Ilustrasi. foto: GEOTIMES
"Menteri tidak hidup di menara gading, sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden. Seharusnya menteri melakukan komunikasi dengan asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian, dan para kepala daerah. Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari," tuturnya.
Menurut Marhaen, Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa, konsolidasi peningkatan produksi pangan, atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Untuk itu, persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri.
"Jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat, yang di dalamnya sarat dengan kepentingan," tegas Marhaen.
Apalagi, masih kata Marhaen, saat ini di Nganjuk sedang musim panen, di mana biaya produksi bibit, pupuk, tenaga kerja, uang sewa, dan operasional tinggi. Adanya beras impor akan mempengaruhi harga jual petani lokal.
"Setidaknya mendengar suara orang kecil, seperti petani yang 3 bulan baru panen, tentunya agak rugi banyak. Pemerintah harusnya pro terhadap petani yang notabene menyokong ekonomi nasional. Apalagi penyokong PDRB Kabupaten Nganjuk berasal dari sektor pertanian," terangnya.
"Demi kesejahteraan petani, saya tegaskan, Marhaen Jumadi Wakil Bupati Nganjuk dengan tegas tolak impor beras yang merugikan rakyat kecil, utamanya petani," tukasnya secara lantang. (bam/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
