Sempat Ada yang Minta Tolong Dipilih, Ternyata Konvensi Capres NU 2024 Hoaks

“Kalau larangan (berpolitik praktis) tidak ada karena itu hak pribadi masing-masing. NU tentu tidak bisa menilai seseorang melanggar atau tidak dalam penggunaan hak politiknya. Karena sekali lagi NU itu bukan institusi atau lembaga politik,” tuturnya.

“Kecuali politik yang terkait dengan politik kebangsaan. Mbah Sahal Mahfudh mensyarahi politik kebangsaan yang disebut dalam anggaran dasar bahwa NU itu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,” imbuh Andi.

Ia menyatakan bahwa politik kebangsaan merupakan cara untuk memastikan Pancasila dan UUD 1945 tetap terjaga. Saat ada upaya-upaya untuk mengalihkan, mengubah, serta melencengkan dasar negara dan konstitusi negara itu, maka NU akan melakukan gerakan politik kebangsaan untuk mengamankan keduanya.

“Tapi NU tidak bermain di wilayah politik kontestasi. Artinya, secara organisasi, NU tidak berpolitik secara praktis. Kalau personnya silakan. Warga NU tidak harus diajari soal batasan-batasan dan anjuran berpolitik karena mereka sudah tahu dan memiliki chemistry masing-masing,” tuturnya.

Ia memberi contoh saat KH Ma’ruf Amin mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden pada 2019 lalu. Menurut dia, Kiai Ma’ruf melepaskan jabatan sebagai Rais Aam PBNU.

“Ketika jadi Cawapres 2019, beliau (Kiai Ma’ruf) tidak lagi menduduki posisi Rais Aam PBNU. Harus melepas (jabatan Rais Aam). Secara institusi, NU tidak mungkin melakukan politik kontestasi karena tidak dibenarkan,” katanya.

Hingga kini siapa yang membuat dan mengedarkan flyer Konvensi Capres NU 2024 dan polling Capres NU masih misteri. Namun ada yang menduga hanya orang iseng.

"Atau senaja dibuat dan diedarkan oleh orang yang selama ini ngebet jadi capres tapi elektabilitasnya tak ngangkat-ngangkat. Lalu bikin flyer dan poling yang diisi kelompoknya sendiri," kata seorang kader NU sembari tertawa. (tim)