Rankhir RPJMD Gresik 2021-2026, Proyeksi Pendapatan Rp 3,821 Triliun, Belanja Tembus Rp 4 Triliun

"Dalam PU Fraksi PKB juga saya sampaikan bahwa program kerja prioritas sebagaimana yang tertuang dalam visi misi belum diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran prioritas dalam dokumen RPJMD. Beberapa program prioritas ternyata mendapat porsi anggaran yang sangat minim," bebernya.

Oleh karena itu, lanjut Sholahudin, Fraksi PKB mendorong pemerintah melakukan orientasi ulang terhadap anggaran berdasarkan skala prioritas, sehingga 5 program prioritas pemerintah yang termaktub di dalam arah kebijakan pada akhirnya dapat tereksekusi dengan baik. Yakni reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan ekonomi, pembangunan SDM yang berkualitas, penguatan sistem jaminan sosial, serta perluasan penciptaan lapangan kerja

"Sementara dalam rangka mewujudkan good goverment and clean governance, Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah Kabupaten Gresik agar memastikan kapasitas dan kelayakan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan tupoksinya. Penempatan dan pembinaan pegawai didasarkan atas kebutuhan dan kapabilitas, bukan asas suka atau tidak suka," pintanya.

"Program peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting, termasuk juga peningkatan kapasitas bagi pegawai kontrak dan pegawai honorer dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan," pungkasnya.

M. Zaifudin, Jubir Fraksi Gerindra juga menyoroti proyeksi pendapatan dan belanja pada APBD Gresik yang tak sebanding. "Sehingga, setiap tahun diproyeksikan mengalami defisit," ucapnya.

Sementara itu, Jubir Fraksi PDI Perjuangan Achmad Kusriyanto mendorong pemerintah melakukan pembangunan daerah melalui pembiayaan kreatif. Utamanya pada pemanfaatan barang daerah.

"Mengapa? Sebab, Kabupaten Gresik mempunyai aset BUMD yang tidak dikelola dengan baik. Kami berharap 5 tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Gresik bisa melakukan pembiayaan pembangunan tersebut melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembiayaan investasi non-anggaran (PINA), kerja sama pemanfaatan, kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur, bangun serah guna (build operate dan transfer/BOT), atau kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI)," pintanya. (hud/zar)