Sejumlah Alumni Tolak Perubahan SMAN 1 Bangil Jadi SMAN Taruna Madani

Sejumlah Alumni Tolak Perubahan SMAN 1 Bangil Jadi SMAN Taruna Madani Sejumlah alumni SMAN 1 Bangil ditemui Wakil Ketua DPRD Pasuruan Andri Wahyudi.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Sejumlah alumni Kabupaten Pasuruan mendatangi gedung DPRD, Senin (03/01) siang. Ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Andri Wahyudi, tujuan kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan rencana transformasi menjadi SMAN 1 Taruna Madani yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Menurut Sifak, salah salah alumni , rencana Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur mengganti menjadi SMAN 1 Taruna Madani perlu dikaji ulang. Sebab, dampak perubahan itu akan dirasakan oleh anak-anak didik di sekitar Bangil.

"Mereka akan kesulitan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi karena sistem penerimaan siswa pakai zonasi. Otomatis, penerimaan siswa baru di akan berkurang hampir separuh, karena akan diisi oleh siswa Taruna Madani. Lantas, mereka mau sekolah di mana?," jelasnya.

Ia menegaskan tidak anti dengan program yang ingin mendirikan sekolah model boarding school tersebut.

"Namun, harus disosialisasikan dulu kepada masyarakat dan komite agar tidak menimbulkan gejolak di tingkat bawah, utamanya para orang tua. Karena mereka khawatir tidak bisa menyekolahkan anaknya di SMAN 1," cetus Sifak.

Ada tiga poin penting yang menjadi tuntutan para alumni kepada Kepala Sekolah . Antara lain, tidak mengotak-atik sistem pendidikan SMAN, karena sekolah tersebut sudah berdiri sejak 1941. Selain itu, meminta agar dispendik melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta kajian akademik.

Sementara Andri Wahyudi berjanji akan menyampaikan aspirasi warga melalui jalur politis. Yaitu melanjutkan aspirasi tersebut ke Fraksi PDIP DPRD Jatim.

Ia menilai, rencana Pemprov Jatim merubah menjadi SMA Negeri 1 Taruna Madani patut diapresiasi. Pasalnya, sekolah itu akan mensinergikan pendidikan akademik, kesamaptaan, dan keimanan sebagai upaya untuk menciptakan SDM unggul, yang menjadi modal dasar kemajuan bangsa.

Namun, ia tak menampik hal itu menimbulkan kontra di masyarakat. "Sebab, tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga melahirkan kekhawatirkan orang tua murid. Mereka was-was tidak bisa menyekolahkan anaknya di , karena kuota penerimaan berkurang. Seharusnya dicarikan lokasi lain," tegas politikus PDIP tersebut. (*/bib/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO