Suasana ruang pelayanan di Kantor Bapenda Bojonegoro.
Namun yang terjadi selama ini, warga memilih tidak membayar PBB akibat luas tanah di SPPT tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Untuk itu, Hendri mengimbau kepada warga untuk pelunasan PBB. Sementara bagi pemdes yang lebih dekat dengan masyarakat, turut membantu mengingatkan warganya untuk membayar PBB. Selain itu, jika terjadi jual-beli atau balik nama antar warga, juga diimbau untuk melapor ke pemdes.
“Nah, kenapa di akhir-akhir masa tahun anggaran atau masa pajak ada desa tidak lunas? Bisa jadi, kami menemukan SPPT yang kita sebarkan ke desa pada Maret, ternyata tidak sampai ke masyarakat. Jadi, ada yang tertunda dan tidak dilaporkan kepada bapenda. Contoh, beberapa unit kavling yang tidak diketahui pemiliknya, SPPT yang tidak tersalurkan ditumpuk di desa dan baru dikabarkan di hari-hari seperti ini,” jelasnya.
Menurutnya, jika ada objek yang tidak diketahui, pemdes bisa melaporkan pada bapenda di awal saat menerima SPPT. Sehingga, pihak bapenda dapat membantu prosesnya. Salah satunya bisa melalui pelacakan transaksi melalui BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan).
"Ke depan, pemdes berperan penting karena mengetahui kondisi objek pajak lebih detail. Jika ada objek pajak yang tidak diketahui bermasalah atau objek tidak sesuai, bapenda dengan senang hati menerima pelayanan," pungkasnya. (nur/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
