Erick Thohir. Foto: ist
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Menteri BUMN Erick Thohir mendapat sorotan tajam pasca Menkeu Sri Mulyani mengumumkan kerugian Pertamina dan PLN dalam rapat kerja (raker) dengan Banggar DPR RI, Kamis (19/5/2022) lalu. Menurut Sri, defisit kas Pertamina pada 2022 diestimasikan mencapai 12,98 miliar dolar AS (Rp 191,2 triliun), karena imbas kenaikan harga minyak dunia.
PLN juga mengalami defisit Rp 71,1 triliun. Kerugian ini imbas dari belum naiknya tarif listrik di tengah lonjakan harga komoditas batu bara.
BACA JUGA:
- Khofifah Ajak Rajut Kembali Persaudaraan Pascaputusan MK soal Pilpres 2024
- Ramaikan Mudik Asyik Bersama BUMN 2024, SIER Berangkatkan Pemudik Berbagai Tujuan
- Mudik Asyik Bersama BUMN 2024, Petrokimia Gresik Berangkatkan 200 Pemudik Keempat Tujuan
- Megawati Jawab Tantangan Kuasa Hukum 02, Siap Jadi Saksi di MK
Jika ditotal, berarti Pertamina dan PLN defisit Rp 262,3 triliun.
Anggota DPR RI, Mulyanto, minta Erick Thohir fokus untuk membenahi Pertamina dan PLN.
"Menteri BUMN harus fokus pada isu-isu strategis BUMN, jangan gagal fokus dan lupa tugas dan fungsi. Yang saya amati Menteri BUMN ini gagal fokus. Sering mengangkat isu-isu kecil remeh-temeh seperti soal toilet SPBU, pawang hujan, dan lain-lain ketimbang mendalami isu besar strategis seperti soal kebakaran kilang Pertamina, lifting migas dan lain-lain," tegas Mulyanto kepada wartawan, Selasa (24/5/29022).
(Mulyanto. foto: antara/suara.com)
Dikutip suara.com, Mulyanto menegaskan bahwa pekerjaan menteri tidak bisa disambi karena Menteri BUMN mengelola anggaran konsolidasi ribuan triliun sebesar APBN RI.
"Apalagi selain sibuk untuk menangkis tudingan publik, karena ikut bisnis PCR, dll, kini Menteri BUMN ini sudah siap-siap kampanye capres," katanya.
Mulyanto minta Erick langsung memimpin upaya penyehatan kedua BUMN energi ini sambil tetap secara sigap menjalankan tugas pelayanan publik (PSO) bagi ketahanan energi nasional.
"Sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap segala hal terkait BUMN, Erick orang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban kalau ada apa-apa dengan Pertamina dan PLN," tegasnya.
Sementara pengamat politik Muslim Arbi justru mempertanyakan ke mana uang Pertamina dan PLN itu menguap.
Direktur Gerakan Perubahan itu mengatakan bahwa rakyat Indonesia sekarang bertanya-tanya tentang arah aliran utang yang diambil pemerintah selama ini. Pasalnya, perusahaan BUMN sekelas Pertamina dan PLN tetap mengalami kerugian meskipun sudah utang lebih dari Rp 7 ribu triliun.
"Kenapa kerugian saja yang diumumkan. Dan juga besaran utang diumumkan. Padahal untuk PLN dan Pertamina, rakyat bayar cash dalam transaksi gunakan BBM dan Listrik. Dan BBM naik terus, juga tarif listrik naik terus," kata Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/5).
Menurut Muslim, rakyat seharusnya diberitahu alasan Pertamina dan PLN mengalami kerugian yang nilainya sangat besar.
"Kenapa rugi puluhan T? Jika rugi terus, berarti negara ini sudah bangkrut keuangannya. Demikian juga utang menumpuk, dan beban utang itu pasti rakyat yang tanggung," kata Muslim lantang.
"Ke mana utang-utang itu dibelanjakan, rakyat tidak diberitahu. Utang pemerintah mengalir ke mana?" tambah Muslim.
(Muslim Arbi. foto: Net/Rmol)
Ia menyayangkan sikap DPR RI yang diam atas menumpuknya utang akibat pemerintah tidak punya terobosan cari pemasukan untuk kas negara.
Menurut dia, pemerintah hanya bisa berutang dan terus berutang. "Salah kelola negara sehingga perusahaan BUMN merugi terus menerus dan utang yang menumpuk saat ini, ini bukti rezim Jokowi bangkrutkan negara," kata Muslim. (tim)
