Bisa Bantu Tingkatkan IPM, Bupati Hendi Ingin Masa Pengabdian KKN Kolaboratif Bisa Diperpanjang

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pasca ditariknya mahasiswa yang telah menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif Perguruan Tinggi se-Kabupaten Jember, ke depan Bupati Jember ingin agar masa pengabdian KKN Kolaboratif bisa diperpanjang dan diakomodasi dengan anggaran daerah.

Dengan diadakannya pameran produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan menyambut mahasiswa dari perguruan tinggi se-Kabupaten Jember, yang telah menjalani KKN Kolaboratif selama satu bulan, Bupati Jember Hendy Siswanto mengungkapkan rasa bangganya dan mengapresiasi hasil dari KKN tersebut.

Ia menyebut bahwa bukan hanya hasil verifikasi dan validasi atas kondisi sosial yang menjadi hasil pengabdian mahasiswa di masyarakat, namun ada banyak varian yang dihargai oleh Bupati Hendy.

"Sudah luar biasa dalam satu bulan, tentunya ini belum 100 persen, ini belum sempurna. Tapi ini sudah istimewa, mereka ada tambahan lagi hasilnya. UMKM (bertambah) lagi hasilnya. Ditambah lagi mereka bikin video-video medsos (media sosial) untuk memblow up Jember, itu banyak. Jadi ada varian hasil dari KKN Kolaboratif itu banyak, bukan hanya Verval (sistem verifikasi dan validasi) saja. Ada Verval, UMKM, medsos, menjual Jember, kan itu sudah istimewa," ungkapnya.

Hendy menilai bahwa KKN Kolaboratif yang menyasar pada wilayah Kabupaten Jember ini memberikan hasil yang cukup baik. Menurutnya, hal ini cukup efektif untuk membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini menjadi sinergitas yang baginya, kemudian layak untuk di-support penuh oleh Pemkab Jember. Ia juga menginginkan agar masa pengabdian dalam program KKN Kolaboratif ini perlu ditambah ke depannya.

"Dan ini satu hal yang keren, tahun depan akan kami jadwalkan kembali dan kami akan support langsung dengan APBD kita, agar adik-adik, saya minta bukan hanya satu bulan tapi 3 bulan, mungkin lebih lama lagi," tuturnya.

Selanjutnya, tindak lanjut dari hasil yang telah dijejakkan oleh para mahasiswa ini akan dilaporkan kepada pihak kementerian dan dinas terkait.

"Untuk Verval, kami langsung tindaklanjuti, kami kirim, kami cek data kami, kami adu data dengan yang sudah punya. Setelah itu, kami laporkan kepada Menteri Sosial untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dinsos akan melanjutkan sisanya," pungkasnya. (yud/bil/ari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News