Ilustrasi: Jembatan Suramadu nampak pada malam hari. (foto: mariana.my.id)
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ditengah sorotan tajam soal kinerja yang tidak bagus dan desakan untuk segera dibubarkan, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) melakukan langkah kontroversial. Lembaga bentukan pemerintah pusat ini, 30 Juni 2015 lalu membuat pengumuman lelang perbaikan/peningkatan jalan sebesar Rp 45,422 miliar lebih.
Kontroversi itu karena BPWS hanya mengalokasikan proyek untuk daerah yang jauh dari lokasi Jembatan Suramadu. Sedangkan Bangkalan dan Surabaya yang notabene menjadi titik lokasi jembatan Suramadu tidak kebagian dana perbaikan infrastruktur yang berasal dari uang rakyat tersebut.
Baca Juga: Minimnya Pengamanan Jadikan Jembatan Suramadu Jalur Maut
Berdasarkan data yang diperoleh dari pengumuman pelelangan Umum pengadaan Jasa Konstruksi terungkap BPWS mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 45.422.604.000 untuk kegiatan pembangunan/peningkatan Jalan di Pulau Madura. Dengan rincian untuk Kabupaten Sumenep Rp 16.548.223.000, Kabupaten Pamekasan 14.898.412.000 dan Sampang 13.975.969.000. Sedangkan untuk Bangkalan maupun Surabaya nihil alias tidak dialokasikan sama sekali.
Kontan saja hal ini membuat geram sejumlah tokoh di Madura. Khususnya mereka yang kini bertugas sebagai wakil rakyat di DPRD Jawa Timur. Mereka mempertanyakan keputusan BPWS yang mengarah pada diskriminasi dan mengabaikan masyarakat di Bangkalan Madura.
Abdul Halim, legislator asal Dapil Madura menyesalkan kebijakan BPWS yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seharusnya, bicara mengenai pengembangan wilayah Suramadu, adalah memperhatikan lebih dahulu kawasan terdekat yang ditempati jembatan Suramadu. Terutama di Bangkalan yang selama ini membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk mengimbangi perkembangan pasca adanya jembatan Suramadu.
Baca Juga: Kronologi Seorang Wanita Jadi Korban Jambret di Dekat Poslantas Patapan Akses Suramadu Bangkalan
“Kami kaget dan kecewa dengan kebijakan BPWS ini, maksudnya apa kok Bangkalan ditinggal?,” ujar Halim setengah bertanya, Kamis (2/7).
Diungkapkannya, secara fakta di lapangan, masih banyak infrastruktur jalan-jalan khususnya di sekitar jembatan Suramadu yang rusak parah. Diantaranya, di Desa Labeng Timur dan Labeng Barat Kecamatan Labeng. Ada lagi di Desa Morkepek sisi barat dan timur kecamatan Labeng. Kemudian jalan di dekat kaki Suramadu, tepatnya di lampu merah pertama setelah jembatan kemudian belok kiri ke Desa Sangga Agung sampai Desa Bilaporah Kecamatan Socah juga rusak parah.
“Itu daerah terdekat dengan Suramadu, tapi selama ini sama sekali tidak tersentuh pembangunan, ada apa dengan BPWS?,” tandas anggota Komisi D Bidang pembangunan DPRD Jatim ini. “Saya curiga ada motif lain, dibalik tidak adanya alokasi anggaran jalan untuk Bangkalan ini,” tudingnya.
Baca Juga: Kerusuhan Bonek di Suramadu, Polisi Tetapkan 18 Pelaku Pengerusakan
Sementara itu, Plt Kepala BPWS Firman Hidayat yang juga mantan Kapolda Sumatera Utara belum bisa dihubungi untuk di mintai penjelasan terkait hal ini. Namun melalui Humas BPWS, Faisal Yasir Arifin menepis adanya tudingan diskriminasi terhadap Bangkalan. Bagi BPWS sah-sah saja melakukan alokasi anggaran sangat besar untuk daerah di Sumenep, Pamekasan maupun Sampang. “BPWS ini wilayah kerjanya bukan hanya Bangkalan, tapi juga seluruh Madura,” terang Faisal. (mdr/nis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
