Ismoko, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Empat hari berturut-turut, pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementera (PPAS), Perubahan APBD Banyuwangi tahun 2015, antara Badan Anggaran DPRD, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung lama karena pembahasan cukup alot.
Dalam rapat kerja bersama yang digelar Selasa hingga Jumat (18-21/08) di ruang khusus DPRD, tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin Sekretaris Kabupaten H Slamet Kariyono MSi dicerca berbagai pertanyaan, terkait kebijakan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015.
Baca Juga: Pemkot Kediri Studi Tiru Layanan Aduan 112 dan SP4N LAPOR! ke Pemkab Banyuwangi
“Banggar masih membedah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, silang pendapat antara Banggar dan TAPD cukup alot,” jelas Ismoko, usai memimpin rapat Badan Anggaran.
Pembahasan KUPA-PPAS P-APBD Banyuwangi 2015 yang sifatnya tertutup bagi wartawan, membahas 6 kebijakan belanja daerah yang diajukan eksekutif. Yakni, bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur, peningkatan program revitalisasi pertanian, peningkatan aktifitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya, serta pengendalian lingkungan hidup dan tata ruang.
“Anggota Banggar masih belum yakin atas penjelasan KUPA yang disampaikan oleh TAPD,” ungkap Wakil Ketua DPRD Banyuwangi dari Partai Golkar ini.
Baca Juga: Bupati Banyuwangi Gelar Halalbihalal Bersama Ribuan Pegawai Pemerintah
Di sisi Pendapatan asli Daerah (PAD), Banggar meminta kepada TAPD untuk menaikkan perolehan pundi-pundi kas daerah di atas 21,08 persen dari target yang ditetapkan. Anggota Badan Anggaran beralasan, masih banyak potensi-potensi PAD yang belum tergarap optimal, seiring semakin pesatnya perkembangan pariwisata di Bumi Blambangan ini.
Disinggung terkait kapan selesainya pembahasan KUPA-PPAS, Ismoko belum tahu kapan pembahasan KUPA-PPAS ini bisa dirampungkan.
Sementara Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, H Slamet Kariyono saat dikonfirmasi terkait alotnya pembahasan KUPA-PPAS P-APBD 2015 mengatakan, perbedaan sudut pandang dalam pembahasan merupakan hal biasa. Proses pembahasan memang membutuhkan kecermatan kedua belah pihak, antara Banggar dan TAPD. (bwi1/ros)
Baca Juga: Dongkrak Pencatatan KI Komunal, Kemenkumham Gandeng Pemkab Banyuwangi-Dewan Kesenian Blambangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
