Bupati Mojokerto saat mendampingi Menteri HAM di RSUD Prof. Dr. Soekandar.
Selain penanganan medis, pemerintah juga memprioritaskan pendampingan psikologis (trauma healing) agar siswa kembali merasa aman.
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Kementerian HAM menginstruksikan Pemkab Mojokerto memperkuat koordinasi lintas sektor melalui rapat rutin setiap tiga hingga empat bulan sekali. Evaluasi berkala ini melibatkan Forkopimda, perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta orang tua.
"Sinergi ini bertujuan memastikan sistem pemenuhan gizi berjalan terpadu dan profesional demi mendukung cita-cita besar mencetak generasi masa depan yang unggul,” kata Pigai.
Program MBG yang telah menjangkau sekitar 56 juta penerima di seluruh Indonesia akan terus disempurnakan agar memberikan manfaat maksimal bagi anak bangsa.
Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menyampaikan perkembangan kondisi siswa terdampak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, total kumulatif terdapat 411 pasien yang telah mendapatkan penanganan medis.
"Pemkab Mojokerto bergerak cepat dengan mendirikan posko penanganan sejak 10 Januari 2026 di Pondok Pesantren Annur, Kutorejo, yang menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak," ujarnya. (ris/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
