YOGYAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kongres Gerakan Pemuda (PP) Ansor ke-15 yang digelar di Pesantren Sunan Pandanarang Yogyakarta ternyata menyisakan masalah. Sejumlah kader GP Ansor menolak Yaqut Cholil Choumas atau disapa Gus Tutut sebagai Ketua Umum Periode 2015-2020.
Rahmat Hidayat, salah satu kader Ansor mengatakan, terpilihnya Yaqut sebagai Ketua Umum GP Ansor telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Menurut dia, seharusnya sesuai amanah Muktamar GP Ansor 2011 di Surabaya, Muktamar XV GP Ansor digelar Januari 2016. Namun, ternyata jadwal kongres organisasi kepemudaan NU itu diubah semata untuk mengegolkan Yaqut sebagai ketum GP Ansor. Jadi, pelaksanaan kongres dimajukan.
Baca Juga: Napak Tilas Jejak Santri, Ratusan Banser di Jombang Kirab Merah Putih 300 Meter
"Kalau kongres tetap digelar Januari 2016, usia Yaqut sudah melebihi batas ketentuan sebagai Ketua Umum GP Ansor. Supaya dia bisa dicalonkan, maka muktamar dimajukan bulan November ini," kata Gus Rahmat, panggilan akrab pria ini, Jumat (27/11).
Sesuai Pasal 23 PD dan PRT GP Ansor, calon Ketua Umum harus pernah menjadi pengurus Banom NU atau lembaga NU minimal empat tahun. Selain itu, usia calon Ketua Umum GP Ansor tidak boleh lebih dari 40 tahun. Pada Januari 2016 itu usia Yaqut 41 tahun. Karena itu dibuatlah skenario pelaksanaan kongres dimajukan agar Yaqut bisa dicalonkan.
Menurut Rahmat, agar Yaqut terpilih, Nusron Wahid, ketua umum GP Ansor yang demisioner bertindak represif. Ia menonaktifkan kepengurusan di daerah yang tidak pro Yaqut.
Baca Juga: Gandeng LBH Ansor dan KPAI, Pemkot Mojokerto Gelar Penyuluhan Hukum
"Ini cara-cara yang represif dengan menihilkan suara-suara cabang," tegas Gus Rahmat, panggilan Rahmat Hidayat seperti dikutuip RMOL.
Kecurangan lain yang dipraktikan agar Yaqut terpilih, menurut Rahmat, yaitu panitia membuat tiga Region, yakni Region Barat yang diwakili Lampung, Region Tengah yang diwakili Jawa Timur, dan Region Timur yang diwakili Maluku. “Ketiga Region tersebut kemudian dengan sewenang-wenang menyetujui Yaqut Cholil Choumas sebagai Ketua Umum GP Ansor Periode 2015-2020,” katanya.
Menurut Rahmat, untuk mengegolkan Yaqut, Nusron Wahid menghalalkan segara cara dan samasekali tak mengindahkan akhlak NU. "Mereka menerapkan cara-cara yang sangat kotor. Region itu menihilkan hak suara pengurus daerah," ujarnya.
Baca Juga: Roadshow ke-3 Literasi Keuangan dan Pasar Modal Syariah GP Ansor Jatim Digelar di Tuban
Sebagai bentuk protes terhadap hasil Muktamar GP Ansor di Yogyakarta ini, sejumlah peserta berkumpul di Wisma Sakinah, Kaliurang. Di tempat itu mereka menyepakati dan menunjuk salah satu calon Ketua Umum GP Ansor, Cupli Risman, sebagai Ketua Umum GP Ansor transisi.
Gus Rahmat menjelaskan bahwa Cupli Risman diberi tugas untuk menggelar Muktamar GP Ansor di bulan Januari 2016 sesuai amanah Muktamar 2011 Surabaya. "Kami akan menggelar muktamar yang sebenarnya. Bukan muktamar abal-abal seperti ini," ujarnya.
Mengenai, di mana lokasinya Muktamar GP Ansor nanti digelar, menurutnya akan dibicarakan dan disepakati.
Baca Juga: Tokoh Senior Ansor di Kota Pasuruan Ingin Gus Ipul Lanjut 2 Periode
Lalu bagaimana respon Cupli Risman? Cupli menyatakan siap mengemban amanah yang dipercayakan kepada dirinya. Mantan pengurus GP Ansor Periode 2000-2005 ini berjanji akan mengaktifkan kembali cabang-cabang yang dibekukan oleh Nusron Wahid, dan mengembalikan organisasi GP Ansor pada relnya yang benar.
Sebelumnya juga diberitakan, sejumlah Pengurus Cabang (PC) Ansor mengaku terancam kehilangan hak suara karena belum mengantongi Surat Keputusan (SK) kepengurusan.
Di antaranya, delapan PC Ansor di Sumatera Selatan. Namun, Ketua Pengurus Cabang (PC) Ansor Kabupaten Lahat, Ahmad Sahri Kurnianto meyakini, tak cuma 8 PC Ansor di Sumatera Selatan yang tersandera oleh masalah SK. "Saya yakin di daerah lain juga mengalami hal seperti ini," ujarnya seperti dilansir Monitorday, Kamis (26/11).
Baca Juga: Terpilih Kembali Jadi Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pasuruan, Abdul Karim Targetkan 10.000 Kader
Sahri akan menggalang dan mengajak seluruh PC yang 'didzalimi' oleh PP GP Ansor. Sahri menilai penyanderaan SK itu merupakan pendzaliman karena, PP GP Ansor mengaku akan memberikan SK itu jika memberikan pernyataan dukungannya kepada salah satu kandidat yakni Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yakut. Gus Yakut adalah saudara Yahya Staquf yang kini jadi Katib Am dalam PBNU pimpinan KH Said Aqil Siroj. Gus Yakut kini anggota DPR RI dari FKB.
"Saya berharap di forum nanti, seluruh PC yang tidak diberi SK bersama-sama mengeluarkan suara protes," harap Sahri. "Saya saja yang mendapatkan SK tidak takut menyuarakan masalah ini. Bahkan saya akan merobek SK PC Kabupaten Lahat di forum nanti. Saya tidak takut kehilangan suara kalau caranya seperti ini (politis)," tandasnya. (ma)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News