Salah seorang pegawai keluar usai dimintai keterangan KPK di Mapolres Nganjuk. foto: soewandito/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Pemeriksaan sejumlah dinas di Kabupaten Nganjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat apresiasi yang cukup tinggi dari sejumlah pegiat korupsi. Salah satunya dari Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LInK). Melalui direkturnya, Aan Anshori, Link meminta langkah KPK ini tidak terhenti di Nganjuk saja, melainkan ke seluruh wilayah Jawa Timur yang terindikasi menyimpan sejumlah kasus korupsi yang tidak tersentuh hukum khususnya wilayah Jombang.
"Saya mendukung penuh kinerja KPK. Publik perlu tahu bahwa praktek korupsi terbesar tidak hanya di pusat namun juga di daerah. Sumber korupsi yang paling dominan biasanya terjadi dalam proyek pengadaan sarana dan prasana" tegas Aan Anshori, senin (25/1/2016) melalui keterangan resminya melalui telepon selular. Kedatangan para penyidik KPK ke Kabupaten Nganjuk untuk menyelidiki dugaan korupsi ini, menurut Aan menunjukkan lembaga antirasuah ini tidak main-main terhadap korupsi di daerah.
Baca Juga: Kejari Jombang Tetapkan DPO Kasus Korupsi Hibah Provinsi
Ia menambahkan, jika KPK sudah merambah Nganjuk, diyakininya sebentar lagi Jombang akan menjadi target penyelidikan KPK. Melalui pemberitaan media, warga Jombang tahu bagaimana praktek kotor oknum birokrasi berselingkuh dengan beberapa kontraktor dalam menata proyek.
Apalagi hingga saat ini, menurutnya, tidak pernah muncul sedikit pun komitmen Bupati dalam hal transparansi dan akuntabilitas dana publik. Mekanismenya terkesan dilakukan secara slintutan dalam wilayah abu-abu.
"Saya sangat percaya KPK telah mengantongi limpahan data terkait pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolaan dana hibah di Jombang. Mereka punya banyak cara dalam hal itu," tegas Aan
Baca Juga: Satu Lagi Tersangka Kasus Korupsi Pupuk Bersubsidi di Jombang Ditahan
Ia juga kembali mengapresiasi jika KPK nantinya bisa 'mampir' ke Jombang, memanggil para pihak untuk penyelidikan.
Apresiasi juga muncul dari Fatah Rochim Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang. "KPK di bawah komisioner yang baru harus berani jemput bola ke wilayah agar dugaan tindak korupsi bisa betul-betul ditekan seminimal mungkin," pungkas Fatah
Sekedar diketahui, penyidik KPK memeriksa tiga instansi di lingkup Pemkab Nganjuk (Baca: KPK Periksa Pejabat Tiga Dinas Pemkab Nganjuk). Ketiga dinas tersebut yakni PU pengairan, PU cipta karya dan tata ruang daerah, PU bina marga daerah.
Baca Juga: Terkait Kasus Korupsi Pupuk Bersubsidi di Jombang, Kejari Tahan Pengurus KUD Sumber Rejeki
Di Jombang sendiri, sejumlah keluhan terkait penataan proyek fisik hingga pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan dana hibah terus mengalir di sejumlah media. Namun hingga kini tidak satu pun yang masuk ke dalam ranah hukum.
Belum lagi penarikan sejumlah uang oleh para broker yang merupakan kroni dari Bupati Jombang Nyono Suherli terhadap tenaga honorer.
Adalagi rumor yang santer terdengar, untuk paket pengerjaan langsung saja sudah diplot habis oleh para broker hingga tahun 2017 mendatang. Ditambah lagi adanya isu yang menyebar tentang rencana pengondisian proyek lelang dengan system e-proc. Entah bagaimana caranya, namun saat ini sedang ada pembahasan terkait pengondisian tersebut. (dio/rev)
Baca Juga: Mantan Ketua KONI Jombang Resmi Ditahan Atas Kasus Dana Hibah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
