Menlu Retno Marsudi bersama 10 ABK yang dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf saat diserahkan kepada keluarga di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakarta, Senin (1/5).
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Mantan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan pernyataan yang cukup mengagetkan terkait pembebasan 10 sandera WNI Abu Sayyaf, Minggu (1/5) malam.
Dalam sebuah diskusi berjudul "Mencari Solusi Rekrutmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT" di Hotel DoubleTree by Hilton, Jakarta, Senin (2/5), Mega mengeluarkan celetukan yang menyiratkan bahwa sandera akhirnya dilepas karena dibayar.
Baca Juga: Dua WNI yang Disandera Abu Sayyaf Berhasil Kabur, PKS: ke mana yang Kemarin Ngaku jadi Pahlawan
"Situ kok ngurusin sandera, wong sandera sudah ada yang ngurusi, mending ngurusi ibu-ibu bidan ini. Jelas saja sandera dilepas, wong dibayar, kok," celetuk Mega kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang juga hadir dalam acara yang sama.
Saat dikonfirmasi soal maksud celetukannya itu, Mega enggan menjawab pertanyaan. Dia langsung bergegas menuju mobilnya saat hendak dikonfirmasi, begitu pula dengan Pratikno.
Ketika ditanya mengenai pernyataan Mega, dia hanya menjawab singkat sembari tertawa.
Baca Juga: Buruh Nilai Menaker Lepas Tangan Terkait Nasib ABK WNI yang Disandera
"Itu urusannya Bu Menlu-lah, coba kalian tanya saja sama Bu Menlu, intinya dari pemerintah sudah melakukan diplomasi secara optimal," ujar Pratikno dari dalam mobilnya.
Pratikno menambahkan, Presiden juga akan melakukan diskusi bersama dengan Malaysia dan Filipina terkait kelanjutan pembebasan sandera yang masih tersisa. Saat ini, masih ada empat sandera WNI yang belum dibebaskan.
Hingga kemarin, pemerintah masih bersikap tertutup soal faktor utama bebasnya 10 warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Baca Juga: Penculik Tiga WNI Minta Tebusan Rp 55,5 Miliar, Ketua DPR Serukan Gelar Operasi Militer
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan enggan menjelaskan saat ditanya perihal tersebut. "Saya enggak mau menduga-duga," ujar Luhut.
Luhut menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak pernah membayar sepeser pun kepada kelompok Abu Sayyaf untuk kebebasan 10 WNI yang disandera. "Ya, itu urusan perusahaan, saya enggak ingin berkomentar soal itu," ujar Luhut.
Luhut juga menegaskan, bahwa pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf melibatkan banyak pihak. Namun beberapa pihak di bawah kendali pemerintah dan otoritas Filipina.
Baca Juga: Tolak Bantuan TNI Bebaskan Sandera, Panglima: Biarkan Filipina Mati Lampu
"Prosesnya di bawah kendali kita, memang banyak pihak yang terlibat seperti disampaikan bu Menlu," kata Luhut.
Namun ia enggan mengatakan soal penebusan sandera dengan uang. Ia pun enggan mengomentari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut sandera dibebaskan kelompok Abu Sayyaf karena ditebus dengan sejumlah uang. "Oh, saya cek dulu ya," kata dia.
Sementara di tempat yang sama, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan sandera WNI lain yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf masih diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Otoritas Filipina pada Sabtu (8/5) besok.
Baca Juga: Lagi, 3 ABK WNI Diculik, 4 ABK Selamat karena Tak Miliki Paspor
"Ya itu yang sedang kita bahas. Jadi kita akan segara berkoordinasi Sabtu untuk mengupayakan pembebasan yang empat," kata dia.
Menlu Retno juga menyatakan, pembebasan 10 WNI sandera Abu Sayyaf sebagai prestasi besar pemerintah Indonesia. Terutama karena pembebasan dilakukan melalui diplomasi serta menolak tawaran tebusan pihak penyandera. Kemarin, 10 ABK WNI dihadirkan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk kemudian resmi dikembalikan ke pangkuan keluarga.
"Laporan menyatakan 10 ABK dalam kondisi baik, setelah proses selesai dilakukan pada siang ini, Kemenlu mewakili pemerintah Indonesia telah menyerahkan 10 ABK kepada pihak keluarga," kata Menlu Retno.
Baca Juga: 7 WNI Diculik Abu Sayyaf, Bebas Jika Ditebus Rp 59 Miliar
"Kita patut bersyukur 10 ABK WNI telah dibebaskan tanggal 1 mei 2016, operasi pembebasan sepenuhnya dipimpin pemerintah Indonesia dibantu oleh banyak pihak termasuk pemerintah Filipina," sambungnya.
Sempat beredar kabar dari media Filipina, bahwa perusahaan Patria Maritime Line yang mempekerjakan 10 WNI itu membayar tebusan senilai Rp 14 miliar kepada Abu Sayyaf pada Jumat (29/4) alias dua hari sebelum mereka dibebaskan.
Menlu Retno membantah informasi itu. Namun pemerintah mengakui jika aparat serta militan lain di Filipina juga dilibatkan dalam pembebasan. "Dari awal kita buka semua simpul karena kita paham satu simpul tidaklah cukup. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pemerintah tidak akan bayar tebusan," lanjutnya.
Baca Juga: 3 Kali Abu Sayyaf Sandera WNI, Menkopolhukam: Minta Tebusan Juga
Sebelumnya, Eddy Mulya yang menjabat sebagai Minister Counsellor, Koordinator Fungsi Politik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina, mengatakan bahwa bebasnya 10 WNI itu bukan karena uang tebusan yang telah dibayar. Pembebasan itu berhasil karena pihaknya menggunakan pendekatan antarpersonal.
"Ini full negosiasi. Ada sahabat saya, Pak Baidowi, dengan teman-teman mereka yang atur, kita tindak lanjutnya," tutur Eddy.
Dia mengungkapkan bahwa pendekatan yang dilakukan lebih pada hubungan antarpersonal yang sudah terjalin melalui kerja sama pendidikan.
Baca Juga: Pemerintah Bantah Tebus Empat Sandera Abu Sayyaf, Pangkostrad: Kami Jemput di Laut
Dalam hubungan tersebut, ada seseorang yang dituakan dan dihormati bersama sehingga menghasilkan perundingan pembebasan sandera 10 WNI.
Eddy tidak mau menyebut bahwa negosiasi yang dilakukan berkaitan dengan adanya utang budi pihak penyandera dengan tim negosiasi yang dipimpin Baidowi. "Kami enggak ada utang budi. Jangan berpikiran negatif. Kita kerja sama sesama umat Islam," ucap dia.
Dalam siaran pers yang diterima sebelumnya disebutkan bahwa pembebasan sandera dilakukan atas kerja Tim Kemanusiaan Surya Paloh yang merupakan sinergi gabungan jaringan pendidikan Yayasan Sukma atau Sekolah Sukma Bangsa di Aceh, pimpinan Ahmad Baidowi.
Namun, Eddy mengatakan, dirinya tidak bisa menceritakan secara detail tentang proses penyanderaan hingga pembebasan 10 WNI yang merupakan anak buah kapal Brahma 12. Dia juga enggan menjawab pertanyaan bahwa motif penyanderaan murni demi uang tebusan.
Bantahan adanya uang tebusan juga dilontarkan pihak istana. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menegaskan proses pembebasan 10 WNI murni menempuh jalur diplomasi. Dia juga tidak menampik terlibatnya berbagai pihak dalam pembebasan ini.
"Perlu kami sampaikan bahwa pembebasan 10 orang WNI dilakukan sepenuhnya melibatkan pemerintah dan juga tentunya bahwa ada bagian-bagian dari pemerintah, perorangan yang mungkin juga pekerja. Maka Presiden dalam hal ini, diplomasi total," kata Pramono.(mer/det/yah/kcm/tic/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
