Aksi penolakan munculnya kembali faham komunis marak terjadi di sejumlah daerah.
"Harus dibuktikan secara hukum apakah buku atau apapun itu mengadung penyebaran paham komunis, ini negara hukum, aksi main sita dan sweeping itu justru menjadi teror baru di masyarakat yang sudah berani bersikap kritis," ujar Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadyah Kota Yogyakarta Ashad Kusuma Jaya kepada Tempo, Minggu 15 Mei 2016.
Ashad khawatir aksi aparat yang berlebihan menanggapi isu kebangkitan komunisme itu akan ditiru sebagaian kelompok masyarakat untuk melakukan tindakan serupa tanpa dasar hukum.
Adanya kabar sweeping pada penerbit buku-buku sosial di Yogya dan sekitarnya, Ashad menilai salah sasaran. "Saya pribadi melihat buku-buku di Yogya kebanyakan berisi pemikiran kritis, tentang ketimpangan ekonomi, kebijakan pemerintah, tapi tidak pernah menemukan yang isinya menghasut untuk membangkitkan komunis," ujar Ashad.
Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri dan Panglima TNI pekan lalu untuk menindak hal-hal yang terkait penyebaran paham komunis, Ashad mengatakan presiden perlu memperbaiki komunikasi dengan jajaran aparaturnya agar tak menimbulkan multi intepretasi.
"Penindakan itu jangan sampai dimaknai untuk memberangus kebebasan masyarakat berekspresi dan berpikir kritis, komunikasi presiden harus diperbaiki," ujarnya.
Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Yogyakarta Ambar Anto pun menolak keras aksi sweeping aparat mauapun ormas pada buku-buku, film, atapun produk apapun yang dianggap menyebarkan paham komunis.
"Kalau buku itu karya ilmiah yang dianggap menyebarkan faham salah, harusnya dilawan dengan karya juga, bukan main sweeping, bukan jamannya main fisik untuk memerangi karya ilmiah, " ujar Ambar.(tic/mer/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
