MOJOKERTO (bangsaonline) - Pertemuan lintas Komisi DPRD Kota Mojokerto dengan PT Telkom dan Dinas P dan K setempat yang sedianya digelar Selasa (17/6) kemarin mendadak dibatalkan. Alasannya, sejumlah komisi ada acara mendadak di Surabaya.
"Hearing kita tunda. Karenakomisi 1 dan komisi 2 hari ini (kemarin, red) ada agenda konsultasi ke Pemprov Jawa Timur," ujar Abdullah Fanani, anggota Komisi III, Selasa (17/06).
Baca Juga: 8 SD Negeri Belum Dapat Siswa Baru, Disdik Blitar: Orang Tua Ingin Anaknya dapat Pendidikan Agama
Menurut Fanani, penundaan terpaksa dilakukan lantaran soal PPDB bukan semata kepentingan kemitraan Komisi III.
"PPDB menyangkut hajat publik secara keseluruhan. Ada hal bersifat teknis dan non teknis yang perlu diketahui lebih jauh oleh semua Komisi. Makanya kita sepakat menunda hearing," terangnya.
Hanya saja, Fanani tak menyebut agenda penjadwalan ulang hearing tersebut. "Secepat mungkin," tukas Fanani.
Baca Juga: PPDB 2024, SMKN 2 Magetan Buka Pengambilan PIN
Muncul sinyalemen, penundaan hearing terkait langkah taktis Dinas P dan K yang akan mengakomodir 'kepentingan' unsur-unsur Forum Pimpinan Daerah. Soal ini Fanani menampik tegas. "Tidak ada itu. Kita tetap berpegang pada komitmen PPDB bersih," sergahnya.
Soal komitmen komisi yang membidangi kesra ini, imbuh Fanani,tercetus dalam hearing tertutup dengan pejabat Dinas P dan K Kota Mojokerto di ruang pimpinan Dewan. "Kita berkomitmen untuk PPDB Online bersih. Tidak akan ada titipan, dari pihak mana pun. Tak terkecuali pimpinan instansi vertikal dalam Forpimda (forum pimpinan daerah)," ujar Fanani.
Sikap fairplay dalam PPDB secara real time online, di level SMP dan SMA/SMK itu, kata Fanani, tidak saja dipertegas, namun juga dibarengi kesiapan Kepala Dinas P dan K, Hariyanto dicopot dari jabatan, jika muncul rekayasa hingga mencoreng semangat transparansi. "Ada garansi dari kepala dinas jika penjaringan siswa baru berbasis internet itu terbukti sarat rekayasa, maka ia siap dilengserkan dari jabatannya," tandas politisi PKB ini.
Baca Juga: Dinas Pendidikan Jawa Timur Sebut Ada Sedikit Perbedaan pada Jalur Zonasi PPDB 2024
Hearing dengan PT Telkom dan Dinas P dan K Kota Mojokerto diagendakan Dewan, menyusul tertundanya launching website PPDBOnline yang sedianya digulirkan 10 Juni lalu. Dewan akan meminta PT Telkom mendemokan aplikasi garapannya yang dibeli Pemkot sekitar Rp 200 juta ini. PT Telkom harus menjamin jika server dan seluruh variabel perangkat siap seratus persen.
Dinas Pendidikan Kota Mojokerto telah menetapkan jadwal PPDB online dibuka pada 27 - 30 Juni. Waktu yang tinggal menyisakan tidak sampai dua minggu ini, belum didukung kesiapan teknik. Bahkan jadwal launching yang seharusnya pada 10 Juni lalu gagal dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
