Polemik Revitalisasi Alun-Alun Gresik, Dewan Minta Pemkab Beri Pemahaman ke Masyarakat

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik kembali menanggapi aksi penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap revitalisasi Alun-Alun Gresik yang bakal dijadikan kawasan wisata heritage. Kali ini FPDIP meminta Bupati Sambari Halim Radianto selaku pemangku pemerintah agar cepat menyudahi polemik tersebut.

"Kami meminta Bupati jangan menganggap remeh masalah ini," ujar Ketua FPDIP DPRD Gresik Mujid Riduan kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (12/7/2017).

Baca Juga: Peringati HUT Lalu Lintas ke-67, Polres Gresik Gelar Jalan Sehat dan Berikan Penghargaan ke 5 Warga

Mujid menysinyalir banyaknya gelombang protes dari sejumlah masyarakat karena terjadinya miss komunikasi. "Kondisi ini bisa diakibatkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait tidak tuntas dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait proyek tersebut. Sehingga banyak masyarakat, terlebih para ahli sejarah, dan tokoh masyarakat yang belum mengetahui secara jelas soal rencana proyek revitalisasi Alun-Alun tersebut," jelas Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Gresik ini.

"Atau bisa jadi, ada tahapan-tahapan yang tidak dilakukan oleh OPD sebelum memulai proyek. Misalnya, tidak melakukan sosialisasi atau musyawarah dengan orang-orang berkompeten maupun warga terdampak," cetus Mujid.

Di sisi lain, Mujid mengakui pihak dewan ikut bertanggungjawab terhadap proyek ini. Sebab, DPRD Gresik juga ikut terlibat selaku pembahas dan pengesah anggaran di APBD 2017.

Baca Juga: Pascakebakaran Pasar Sidayu, Pemkab Gresik Siapkan Tenda di Alun-Alun untuk Pedagang

Namun, ia mengungkapkan bahwa dewan menyetujui proyek tersebut bukan tanpa alasan. "Saya kira itu sangat bagus dan akan menjadikan Alun-Alun makin elok. Mulai areal parkir ditata, areal kuliner ditata, areal untuk berkumpul masyarakat juga ditata dengan nuansa religia tanpa merubah bangunan-bangunan yang ada," ungkap politisi senior PDIP asal Kecamatan Menganti ini

Untuk itu, ia meminta agar pemkab memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proyek ini. "Jadi, jangan sampai masyarakat terkesan dibenturkan dengan pekerja. Di satu sisi penolakan tetap jalan, di satu sisi proyek juga terus berjalan. Ini kan bahaya," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News