BLITAR, BANGSAONLINE.com - Sejumlah anggota DPRD Kota Blitar tidak hadir dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD Kota Blitar tahun anggaran 2019, Selasa (6/11/2018). Bahkan agenda rapat paripurna ini nyaris batal digelar karena tidak kuorum.
Tak hanya satu atau dua anggota, tercatat tujuh orang tidak hadir dalam rapat paripurna itu, terdiri dari dua pimpinan dan lima anggota DPRD.
Baca Juga: Perseteruan PAN dan PKB di DPRD Kota Blitar, Koalisi Pilwali Terancam Bubar
Dua unsur pimpinan di antaranya, Totok Sugiarto dari PKB dan Slamet dari Partai Gerindra. Dan lima anggota yaitu, Rahmat Fauzi (PPP), Ito Tubagus Aditya (Demokrat), Yohan Tri Waluyo (Gerindra), Hendry Pradipta Anwar (PDIP), dan Maya Candrawati (Nasdem).
Ketua DPRD Kota Blitar Glebot Catur Arijanto mengaku menyayangkan hal ini. Pasalnya rapat paripurna kali ini mengagendakan pengesahan persetujuan RAPBD Kota Blitar 2019, yang menyangkut pembahasan anggaran untuk tahun 2019 di Kota Blitar.
Untuk memenuhi kuorum anggota yang hadir minimal harus 17 orang. Karena jumlah DPRD Kota Blitar hanya 25 orang. Sebelumnya hanya ada 17 orang anggota yang hadir sehingga rapat paripurna sempat diundur beberapa saat guna memastikan kehadiran anggota. Namun kemudian ada satu anggota DPRD yang datang terlambat sehingga paripurna bisa dilaksanakan.
Baca Juga: Tolak Revisi RUU Penyiaran, Jurnalis di Blitar Gelar Demo Bawa Poster hingga Batu Nisan
"Yang jelas kami menyayangkan sikap para anggota yang tak hadir dengan alasan tak jelas ini. Apalagi sidang paripurna ini agendanya menyangkut kepentingan masyarakat," ungkap Glebot Catur Arijanto.
Dikonfirmasi melalui telepon, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto menyatakan sengaja memboikot rapat paripurna. Alasannya ada beberapa struktur penganggaran yang tidak jelas dalam pengesahan RAPBD 2019.
Salah satunya adalah alokasi untuk pembangunan Pasar Legi Kota Blitar. Sebelumnya untuk pembangunan Pasar Legi dianggarkan sebesar Rp 50 miliar. Namun, tiba-tiba berubah menjadi Rp 41 miliar.
Baca Juga: Perusakan Baliho Caleg DPRD Kota Blitar Terekam CCTV
"Saya memang memboikot rapat paripurna. Kami ingin anggaran dialokasikan sesuai kebutuhan, tidak dicicil sedikit-sedikit. Takutnya nanti di belakang malah menyisakan masalah," ujar Totok. (ina/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
