Bupati Indartato saat menemui massa pendemo.
Sementara itu Budianto, Kepala Dinas PUPR Pacitan menegaskan, tugas pengendalian banjir tidak hanya pemerintah saja. Namun semua pihak harus ikut terlibat. "Pemerintah hanya sebagai jembatan dari masyarakat," katanya.
"Mari sama-sama kita kawal apa yang sudah menjadi tanggung jawab Bengawan Solo, bagaimana aksi mereka. Khusus untuk kawasan kota akan kita perbaiki saluran drainase, karena sungai adalah kewenangan pusat. Kita menjamin aliran sungai di kota lancar," beber Budianto.
Setiap tahun, lanjut dia, pemerintah sudah melakukan perbaikan drainase untuk mengurangi dampak banjir. Penyebab banjir tahun lalu, lantaran curah hujan yang cukup tinggi. "Kami selalu melaksanakan kordinasi dengan Bengawan Solo. Sebab itu, mari kita kawal kinerja mereka. Dengan segala kemampuan akan kita laksanakan normalisasi khususnya wilayah kota, karena drainase kita ada 3 DAS. Pemerintah tentu bisa dibantu dengan partisipasi masyarakat, karena masyarakat juga kurang sadar dalam menjaga kebersihan. Sekali lagi, kami akan menindaklanjuti aspirasi teman-teman PMII," jelasnya.
Sementara itu Bupati Pacitan Indartato yang ikut menemui pendemo bersama Kapolres Pacitan AKBP Sugandi menegaskan bahwa masalah normalisasi sungai Grindulu menjadi wewenang Propinsi. Ia berjanji akan melaksanakan koordinasi dengan pihak BBWS Bengawan Solo.
"Dan harapan kami semua ikut mendukung. Pemerintah daerah semoga bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan adik-adik PMII," tandas bupati.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang normalisasi sungai antara Bupati Pacitan dengan PMII. Setelah itu mereka membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke Sekretariat PMII. (yun/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
