BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Gabungan aktivis Banyuwangi yang mengatasnamakan Forum Rakyat Peduli APBD (FRP-APBD) mendatangi kantor DPRD untuk mendesak para wakil rakyat menggelar dengar pendapat terkait defisit APBD kabupaten Banyuwangi.
Hal ini terjadi karena Kabupaten Banyuwangi sudah dua kali mengalami defisit anggaran tahun 2017 dan 2018, hingga menimbulkan keresahan di kalangan rekanan jasa kontruksi atas kelambanan pembayaran proyek APBD 2018. Karena pembayaran tertunda, baru bisa dibayarkan pada tahun berikutnya.
BACA JUGA:
- DPRD Banyuwangi Desak Eksekutif Segera Sampaikan Dokumen KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2021
- Aktivis Ramai-ramai Kritisi Kebijakan PHK 332 Tenaga Harian Lepas Pemkab Banyuwangi
- DPRD Kabupaten Banyuwangi Sahkan APBD Tahun 2021
- DPRD Banyuwangi Mulai Bahas APBD Tahun 2021, Tahun Depan Masih Fokus Pemulihan Ekonomi
Selain mendesak DPRD, para aktivis juga bersurat ke Polres Banyuwangi untuk meminta izin menyerahkan surat pemberitahuan aksi demo yang akan dilakukan para aktivis pada hari Kamis (20/12) besok.
Para aktivis yang akan menurunkan sebanyak 1000 orang itu akan melalui rute demo dari kantor DPRD, Kantor Bupati, Badan Pendapatan Daerah dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
Koordinator FRP-APBD Banyuwangi Amrullah mengatakan, bahwa surat permintaan hearing ke DPRD Banyuwangi sudah dilayangkan Jum'at (14/12/2018) lalu. "Kemudian kami juga datang ke Polres Banyuwangi untuk memberikan surat pemberitahukan aksi demo yang akan dilakukan kami," katanya.
Amrullah juga menjelaskan, pihaknya berkeinginan dengar pendapat ini segera dilakukan DPRD secepatnya dengan mengundang hadirkan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Pemkab Banyuwangi. Tujuannya untuk mengurai penyebab defisitnya anggaran dua kali berturut-turut serta mencari kekeliruan perencanaan proyeksi belanja dengan pendapatan asli daerah.
"FRP-APBD akan memperjuangkan agar bisa terlaksananya proses audit forensik. Di mana sistem itu, akan mengetahui letak kelemahan dan mana yang mendukung pendapatan maupun pembelanjaan," jelasnya.