Taat Hukum, Gubernur Jatim Dipastikan Hadir sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor 3 Juli

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dipastikan hadir pada sidang kasus dugaan jual-beli jabatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Rabu (3/7). Khofifah hadir sebagai saksi untuk terdakwa Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi. Haris adalah Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur (nonaktif), sedangkan Muafaq Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik (nonaktif).

Kepastian kehadiran Gubernur Jatim sebagai saksi pada persidangan pekan ini disampaikan oleh penasehat hukum Khofifah Indar Parawansa, Hadi Mulyo Utomo, S.H., M.H. Hadi menyampaikan sikap Khofifah itu membuktikan orang nomor satu di Jawa Timur tersebut adalah figur penyelenggara negara yang taat hukum.

“Bu Khofifah akan hadir sebagai saksi pada persidangan 3 Juli nanti. Itu bukti beliau taat hukum,” ujar Hadi, Senin (1/7).

Hadi mengungkapkan, kehadiran Khofifah pada persidangan pekan ini untuk memenuhi panggilan ke-2 sebagai saksi. Sebagai penasehat hukum, Hadi ingin meluruskan opini yang berkembang berkenaan dengan belum hadirnya Khofifah sebagai saksi.

Lulusan terbaik S1 dan Pascasarjana Fakultas Hukum Unair ini menjelaskan selama ini, kliennya bersikap kooperatif dan prinsipnya siap menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Hanya saja, lanjut Hadi, dalam kesempatan dua pekan ini yaitu pada saat hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 dan 26 Juni 2019, Gubernur ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu menghadiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) BUMD dan pekan lalu ada kegiatan prosesi pernikahan putri semata wayangnya.

“Kehadiran Bu Khofifah nanti adalah untuk memenuhi panggilan kedua JPU sebagai saksi. Karena sebelum turun panggilan kedua, kami telah melayangkan surat permohonan penundaan pemberian keterangan sebagai saksi di hadapan persidangan. Oleh Penuntut Umum kemudian dijadwalkan kembali pada Rabu 3 Juli mendatang,” urai mantan staf pengajar di Universitas Surabaya (Ubaya) tersebut.

Karena itu, pihaknya menegaskan Khofifah tidak pernah mangkir dari panggilan dan senantiasa kooperatif serta sangat mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Sebab, semua ketidakhadiran selalu disertakan surat tertulis pemberitahuan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabankan.

Hadi mengatakan tidak benar apabila ada ultimatum panggilan dari KPK. Bahkan pihaknya mengapresiasi Tim Penuntut Umum KPK yang dipimpin Wawan Yunarwanto karena bertindak bijaksana. Penuntut umum dapat memahami alasan ketidakhadiran Gubernur, sewaktu pihaknya bertemu untuk menyerahkan surat penundaan panggilan secara langsung di Gedung KPK.

"Kami yang mengikuti jalannya persidangan secara langsung. Kami menyaksikan tim JPU KPK, Wawan Yunarwanto membacakan dan menyampaikan surat pemberitahuan penundaan secara langsung kepada Majelis Hakim. Kemudian dijadwalkan panggilan pada 3 Juli, nanti," kata advokat anggota Peradi Surabaya ini. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News