Suasana hearing Komisi B dengan MKDTI dan PT SGS di Gedung DPRD Jombang. (foto: AAN AMRULLOH/ BANGSAONLINE)
"Sebetulnya, CSR itu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Tapi kenyataannya pihak pabrik tidak peduli. Sedangkan tiap hari kita menghirup polusi udara dan suara bising dari aktivitas pabrik," tegasnya.
Terpisah, Perwakilan PT SGS, Heri menyatakan bahwa ada kesalahpahaman dari warga terkait dana CSR. Pihaknya sudah menyalurkan dana tersebut tiap tahun secara rutin. Akan tetapi, selama masa pandemi ini kondisi pasar memang sepi. Bahkan THR karyawan tahun ini saja juga belum semua dibayarkan.
"Bukan kita tidak peduli atau tidak merespons tuntutan warga, tapi semuanya itu butuh waktu agar semua bisa tertata kembali. Apalagi sekarang ini masa pandemi, kondisi pasar juga sepi. Kami berharap agar warga bersabar," tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jombang, Sunardi mengatakan, pihaknya bersama dengan Bappeda mengimbau segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan yang terjadi di antara warga terdampak industri dan PT SGS.
"Kami merekomendasikan agar segera lakukan koordinasi secara intens dengan pihak-pihak terkait, supaya secepatnya masalah ini bisa terselesaikan," pungkasnya.
Data menunjukkan, dana CSR sebelum tahun 2020 yang ditujukan ke Dusun Ketanon Desa Diwek, dengan rincian, THR sebesar Rp 26.500.000, Kurban Rp 22.000.000, sedangkan pada tahun 2020, THR sebesar Rp. 8.500.000, Kurban Rp. 14.000.000. (aan/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
