Ketua GM Jaman, Zainuddin, S.H. foto: ist.
"Lah, ini dasarnya apa Pak Hasto kok bilang intimidasi? Kan jelas kalo Bawaslu juga sudah menerima dan meregistrasi laporan dugaan pelanggaran yang di akukan paslon. Jadi, jelas itu adalah hak masyarakat untuk mencari keadilan, bukan malah dibilang intimidasi," kata Zainuddin.
Tidak cukup di sini, Zainuddin juga menyampaikan pengalamannya selama di dunia aktivis. Menurutnya, jika terjadi suatu momentum politik dibarengi dengan dukungan pemegang kuasa, maka cenderung ada potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan salah satu calon agar memenangkan kontestasi itu.
Hal inilah yang sering dilihatnya. Sehingga, tidak menutup kemungkinan Surabaya seperti itu juga.
"Tentunya yang berkuasalah yang cenderung berpotensi menyalahgunaan kekuasaan. Kalau itu terjadi, maka tidak lain akan mempersempit ruang demokrasi masyarakat," ungkap kader Ansor ini.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ramai di pemberitaan menyebutkan suhu politik Pilwali Surabaya sedang memanas. Hal ini akibat adaya perlakuan intimidasi kepada Wali Kota Surabaya, di antaranya berupa tuduhan pembohongan publik hingga tudingan melanggar netralitas kepala daerah.
"Ada politik intimidasi di Surabaya. Bu Risma menjadi korban politik intimidasi," kata Hasto. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
