PPKM Darurat Gagal Tekan Covid-19, Pemerintah Perlu Libatkan Ilmuwan dan Tokoh Agama

SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan gagal menekan meluasnya Covid-19. Bahkan Luhut telah minta maaf kepada rakyat Indonesia karena PPKM Darurat tak bisa optimal.

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan lima saran yang perlu dilakukan pemerintah agar sukses dalam mengatasi pandemi saat ini, menyusul semakin tidak terkendalinya lonjakan kasus Covid-19 dan tingginya kematian di tanah air akibat kasus tersebut.

"Partai Gelora memiliki lima saran kepada pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan," kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia dalam keterangan tertulisnya yang dikirim kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (18/7/2021).

Pertama, kata Mahfuz, adalah terkait percepatan dan perluasan vaksinasi. Berdasarkan data Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi nasional sebanyak 208.265.720 penduduk.

Namun data per 17 Juli 2021, baru 41.268.627 masyarakat yang mendapatkan dosis pertama dan 16.217.855 yang mendapatkan dosis kedua atau dosis lengkap.

Sehingga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (17/7/2021) meminta jajarannya segera menghabiskan stok vaksin Covid-19 yang ada untuk diberikan kepada masyarakat. Presiden mengatakan, vaksinasi harus cepat dilakukan untuk segera menciptakan kekebalan komunal (herd immunity).

"Untuk percepatan dan perluasan vaksinasi gratis di semua daerah, pelaksanaannya perlu diperluas di kantor kelurahan dan desa," kata Mahfuz.

Saran kedua, lanjut Mahfuz, pemerintah membagikan masker dan multivitamin gratis untuk masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah padat penduduk dan tinggi mobilitas.

"Pemerintah bisa galang dana CSR (corporate service responsibility) untuk pembagian masker dan multivitamin gratis," katanya.

Sasaran ketiga adalah mengendalikan harga obat Covid-19 yang dibutuhkan masyarakat agar tetap murah. "Sekarang harga obat-obatan terkait Covid-19 naik gila-gilaan," ujar Mahfuz.

Pemerintah sendiri melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menetapkan harga eceran tertinggi (HET) obat selama masa pandemi Covid-19. Ada 11 jenis obat yang diatur HET-nya oleh pemerintah mulai berlaku sejak 2 Juli 2021 lalu.

HET tersebut, merupakan harga jual tertinggi obat di apotek dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik, yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun faktanya, harga obat Covid-19 dan yang obat terkait, harganya tetap tidak bisa dikendalikan dan melambung tinggi di pasaran

Kemudian saran keempat yang tak kalah penting, menurut Mahfuz, adalah memperkuat puskesmas dengan sarana kesehatan yang mampu menangani dan merawat pasien Covid-19.

Sehingga pasien Covid-19 tidak perlu dirawat di rumah sakit yang menyebabkan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) penuh seperti saat ini, yang menjadi pemandangan memprihatinkan di berbagai daerah di tengah lonjakan kasus Covid-19.

"Dan saran kelima adalah manajemen kendali di pusat harus terintegrasi. Jangan banyak tangan tapi terkesan tidak terpadu. Juga libatkan ilmuwan dan tokoh agama," pungkas Mahfuz Sidik.

Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan sejak Juni 2021. Bahkan dalam tiga hari terakhir, kasus harian Covid-19 sudah hampir menembus 60.000 kasus. Lonjakan kasus tertinggi terjadi pada Kamis (15/7/2021), sebanyak 56.757 kasus sehari.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 17 Juli 2021, total kasus positif Covid-19 nasional menembus 2.832.755 orang.. Sedangkan akumulasi pasien yang sudah sembuh mencapai 2.232.394 orang. Sementara pasien meninggal akibat Covid-19 berjumlah 72.489 jiwa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News