Gelar Resepsi Pernikahan di Balai Desa Saat PPKM Darurat, Kades Temuguruh Hanya Didenda Rp 48 Ribu

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Asmuni, Kepala Desa (Kades) Temuguruh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, hanya dikenakan sanksi denda Rp. 48.000,- subsider dua hari kurungan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, lantaran menggelar hajatan kala penerapan PPKM Darurat.

"Jangan dilihat dari besaran sanksinya, tetapi nama baiknya," kata Ketua Majelis Hakim I Komang Didik Prayoga, S.H., M.H. usai membacakan putusan sidang tipiring Kades Temuguruh pelanggar prokes di ruang sidang Cakra, Senin(26/7/2021).

Sementara itu, Asmuni mengaku menerima putusan tersebut dan meminta maaf kepada warga Banyuwangi atas peristiwa tersebut. Menurutnya, acara resepsi pernikahan anaknya tersebut digelar sebelum adanya revisi aturan PPKM Darurat.

"Kami sudah berusaha menjalankan aturan, tetapi kalau memang sudah diputuskan bersalah maka kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak. Mungkin ini terjadi karena kekhilafan kami selaku kepala desa," ucap Asmuni kepada wartawan.

Diberitakan sebelumnya, Polresta Banyuwangi telah memanggil Asmuni, Kepala Desa (Kades) Temuguruh, Kecamatan Sempu, untuk klarifikasi terkait viralnya video penyelenggaraan resepsi pernikahan anaknya di balai desa setempat di saat penerapan PPKM Darurat.

Polisi yang tengah menyelidiki pelanggaran prokes oleh Kades Temuguruh tersebut, juga memanggil dua anggota Satpol PP Kecamatan Sempu untuk dimintai keteranganya.

Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu, S.I.K. mengungkapkan bahwasanya acara resepsi yang digelar oleh Kades Temuguruh tersebut tak memiliki izin dari Satgas Covid-19. Bahkan, sebelum acara resepsi tersebut digelar, Satgas Covid-19 setempat sudah melarangnya.

“Tidak ada izin sama sekali (acara resepsi pernikahan), baik dari Satgas Covid-19 Kabupaten maupun Satgas Covid-19 setempat. Satgas kecamatan setempat juga sudah menyampaikan bahwa acara tersebut agar tidak dilaksanakan,” ungkapnya.(guh)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News