SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya yang mengatasnamakan kelompok Cipayung Plus Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Jatim, Rabu (13/04/2022). Mereka menuntut pemerintah pusat tidak mengeluarkan kebijakan yang menambah berat beban rakyat. Terlebih di tengah pandemi Covid-19.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak didampingi Nur Soetjipto dari Fraksi Partai Gerindra menemui dan membaur dengan mahasiswa untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
"Saya juga alumni Cipayung 30 tahun lalu, makanya saya tak takut berada di tengah-tengah kalian. Saya justru rindu suasana seperti ini karena merasa seperti reuni yang selalu dirindukan. Kalau tadi saya ke sini ada pengawalan, secara pribadi saya minta maaf," ucap politikus Partai Golkar itu.
Sahat juga menjamin 120 anggota DPRD Jatim mendukung aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
"Saya jamin bahwa besok (Kamis 14/04), Ketua DPRD Jatim, Pak Kusnadi, akan tanda tangan surat itu dan akan dikirim ke pusat," tegas Sahat.
Baca Juga: Nama-Nama Anggota DPRD Jatim yang Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah
Kalau mahasiswa masih meragukan, Sahat mempersilakan mereka untuk datang kembali ke kantor DPRD Jatim untuk menerima fotokopi surat yang dikirim DPRD Jatim kepada DPR RI. Hal itu sebagai bukti aspirasi mahasiswa sudah ditindaklanjuti oleh dewan.
"Besok, Ketua DPRD Jatim Pak Kusnadi insyaAllah juga akan hadir. Apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa sejatinya sama dengan yang dirasakan Anggota DPRD Jatim. Namun, karena itu kewenangan pemerintah pusat, sehingga yang dapat dilakukan adalah berjuang bersama-sama memperjuangkan tuntutan itu kepada pemerintah pusat, hidup mahasiswa," pungkas Sahat.
Aksi tersebut berlangsung damai dengan pengawalan cukup ketat dari aparat kepolisian. Para mahasiswa yang telibat aksi juga membawa sejumlah bendera almamater pergerakan mahasiswa, di antaranya PMII, HMI, GMKI, PMKRI, dan lain sebagainya.
Baca Juga: Bang Udin, Pemuda Inspiratif Versi Forkom Jurnalis Nahdliyin
Salah seorang juru bicara aksi mengatakan, kebijakan pemerintah pusat saat ini terkesan ambigu dan semakin memperberat beban masyarakat. Pasalnya, harga sejumlah kebutuhan pokok naik drastis, khususnya minyak goreng, BBM, ditambah PPn.
"Bagi kami, mobil Alphard, jam Rolex, (harganya) naik itu tak masalah, karena kami belum bisa beli. Tapi kalau minyak goreng mahal, pertalite langka, itu jelas berpengaruh bagi kami, karena hampir setiap hari kami mengonsumsi gorengan dan naik motor," kata perwakilan dari PMII. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News