Warga Ngimboh Ujung Pangkah ketika mendatangi kantor DPRD Gresik. (Syuhud/BANGSAONLINE)
Senada juga dikatakan oleh Afif, salah satu tokoh warga Dusun Cabean Desa Ngimboh. Dia mengaku datang ke DPRD Gresik adalah atas nama masyarakat Ngimboh, bukan untuk kepentingan pribadi. "Kami datang jauh-jauh dari Ngimboh ingin ketemu Bapak Ketua DPRD (Abdul Hamid). Kedatangan saya bersama warga tidak ada kepentingan pribadi. Kami hanya ingin menyelamatkan aset negara. Makanya, kami datang ke DPRD," cetusnya.
Ditambahkan Afif, kedatangan warga Ngimboh ke DPRD, karena mereka merasa memiliki tanggungjawab untuk menyelamatkan aset negara dan aset desa. Jangan sampai aset tersebut habis dijual, karena ulah oknum kades dan mantan kades Ngimboh. "Menyelamatkan aset Ngimboh merupakan tanggungjawab kami bersama. Makanya, kami datangi rumah wakil rakyat," pungkasnya.
Sementara Ketua DPRD Gresik, Ir H. Abd Hamid usai menemui warga Ngimboh menyatakan, DPRD Gresik secepatnya akan membentuk tim, baik lewat komisi maupun Pansus (panitia khusus) untuk mengusut kasus jual beli pantai di Desa Ngimboh. "Kami segera melakukan rapat koordinasi dengan pihak pihak terkait. Karena ini laporan warga langsung, tentunya kami akan segera menindak lanjuti permasalahan ini," katanya.
Hamid meminta agar warga Ngimboh kembali lapor ke DPRD Gresik dengan membawa data yang lengkap. Sebab, data-data itu sangat dibutuhkan DPRD Gresik untuk mengusut tuntas kasus yang diadukan warga Ngimboh.
"Kami minta ada surat pengaduan resmi. Nantinya kami akan turunkan tim untuk menyelidiki laporan warga," terangnya.
Ditanya terkait adanya tengara keterlibatan anggota DPRD Gresik dalam jual beli lahan pantai di Desa Ngimbo, Hamid dengan tegas menyatakan, aturan maupun hukum harus ditegakkan. Dan hukum tidak pandang bulu. Tidak memandang anggota DPRD atau masyarakat biasa. "Siapapun yang salah, ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," pungkas Hamid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
