Dahlan Iskan
Saya juga belum pernah mendengarnya.
Tanpa agenda pembahasan model Polri masa depan dari mana konsep itu datang? Tanpa disiapkan konsep itu tidak akan pernah ada.
Maka Presiden Jokowilah yang paling diharapkan untuk mengambil inisiatif. Misalnya menugaskan lembaga tertentu untuk menyiapkan konsep masa depan Polri.
Itu saja mungkin perlu waktu satu tahun. Rasanya Lemhanas paling tepat untuk mendapat tugas itu. Dari sini konsep tersebut masih perlu dibahas mendalam di sekolah-sekolah pimpinan Polri. Tahap ini pun perlu waktu satu sampai dua tahun. Lalu balik lagi ke Lemhanas.
Bentuk akhir konsep itu nanti bisa saja tidak yang paling ideal. Harus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Termasuk disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal.
Dari kalangan Polri kita sering mendengar sulitnya menegakkan hukum. Itu karena penegakan hukum dilakukan bukan di ruang hampa. Penegakan hukum itu harus dilakukan di tengah masyarakat dengan berbagai budaya lokal. Terutama budaya menaati perintah pimpinan.
Begitu banyak kejadian: harusnya A, pimpinan mintanya B.
Kalau yang seperti itu jadi faktor yang terbesar maka memangkas banyaknya tingkatan komando memang harus dilakukan.
Bentuk ekstremnya: tingkatan tertinggi dalam struktur Polri adalah Polres. Tidak perlu ada Polda, apalagi Mabes. Namanya pun mungkin bukan Polres. Maka sistem kepangkatan di Polri juga berubah total.
Lantas siapa atasan Kapolres?
Tidak ada. Atasan Kapolres adalah siapa yang mengangkatnya. Sampai di sini mulailah rumit. Tapi bukan tidak mungkin. Beberapa negara maju bisa. Ada negara yang rakyat setempatlah yang memilih kepala sheriff di daerah itu.
Tentu itu rumit sekali. Dan karena itu tidak bisa mendadak –hanya karena mumpung ada momentum Sambo. Mungkin perlu lima tahun menyiapkan semua itu. Agar yang tahun ini mendaftar jadi Polri sudah membuang jauh-jauh keinginan jadi Kapolda atau Kapolri.
Kalau pun ide reformasi seperti itu bisa diterima, kita tetap perlu Polri yang berskala nasional. Namanya saja mungkin bukan Polri. Atau tetap Polri –sedang yang satunya tadi jangan disebut Polri lagi.
Di Tiongkok yang nasional tadi disebut 警察. Sedang yang lokal disebut 公安。Di Amerika yang nasional tadi disebut FBI. Sedang satunya disebut Polisi dan Sherif.
Tentu kita tidak harus meniru mereka. Bisa saja pemikir-pemikir kita punya konsep yang khas Indonesia.
Urusan terorisme, obat bius, kriminalitas tertentu akan menjadi urusan polisi nasional. Brimob akan pindah ke polisi nasional ini. Dengan batalyon yang lebih menyebar.
Maka peristiwa Duren Tiga jangan terlalu diharap untuk bisa melahirkan reformasi. Harusnya Ferdy Sambo melakukan pembunuhan atas Brigadir Yosua lima tahun yang akan datang. Agar konsep reformasinya matang dulu. (Dahlan Iskan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
