Pengasuh Pesma An-Nur Prof Dr KH Imam Ghazali Said MA. Foto : Ist.
"Artinya, apa yang dilakukan oleh NU di Indonesia dan harus kuat argumentasinya, itu nanti bisa ditawarkan untuk menjadi solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh berbagai bangsa di dunia," ujarnya.
Ia mengungkapkan, melihat kondisi saat ini, sering terbentur antara kelompok yang memperjuangkan syariah dengan kelompok kebangsaan. Di antaranya, seperti persoalan kebangsaan itu sendiri.
"Kalau ada yang mengatakan Islam itu harus dinomorsatukan, Kristen dinomorduakan, itu kan problem. Terus, yang mengatakan sama (semua agama) itu, dikatakan sudah tidak Islami," ungkapnya.
Ia mencontohkan, ketika hal itu terjadi di negara yang mayoritas non Muslim, tidak akan mungkin orang Islam menjadi seorang wali kota. Namun realitanya karena rasa kebangsaan tersebut, di Inggris ada seorang Wali Kota London yang merupakan seorang Muslim. Begitu juga di Amerika Serikat yang Islamnya bukan mayoritas, ada yang menjadi wali kota dari warga Muslimnya.
"Nah, itu harus kita bela. Di sini juga kita memposisikan dan memberikan kesempatan. Yang menjadi ukuran itu bukan agama, tapi yang menjadi ukuran itu kemampuan, kapabilitas," ujarnya.
Turut hadir dalam halaqah tersebut, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang didaulat menjadi pembicara kunci. Juga para pemateri mulai dari Dr (HC) KH Afifuddin Muhajir MAg, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU KH Ulil Abshar Abdalla, serta Prof H Masdar Hilmy MA PhD (mantan Rektor UINSA Surabaya). Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga tampak menyempatkan waktunya untuk memberikan kata sambutan.
Dilansir dari nu online, PBNU secara resmi meluncurkan program Halaqah Fikih Peradaban sebagai bagian dari rangkaian Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU. Program yang dilaksanakan di 250 titik se-Indonesia selama lima bulan itu, puncaknya akan digelar Muktamar Fiqih Peradaban pada bulan Januari 2023 mendatang. (ari/rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
