Demo yang digelar Aliansi Masyarakat Sampang Bersatu. Foto: MUTAMMIM/BANGSAONLINE
SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Ribuan masyarakat yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Sampang Bersatu (AMSB) mendatangi kantor kejaksaan negeri (Kejari) setempat, Rabu (6/12/2023). Mereka datang dengan membawa sejumlah tuntutan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi BLT DD.
AMSB juga meminta kepada Kejari Sampang untuk segera menetapkan Kepala Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, bernama Muhammad Juhar, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Sebab, kerugian negara sebanyak Rp260 juta sudah dikembalikan.
BACA JUGA:
"Ketika kerugian negera sudah dikembalikan maka kasus ini akan segera terang dan akan diketahui siapa mafia bansos sebenarnya," kata korlap aksi, Hanafi, Rabu, (6/12/2023).
Ia juga mengapresasi atas langkah Kejari Sampang setelah menetapkan Bendahara Desa Gunung Rancak, inisial (S) sebagai tersangka. Oleh sebab itu, masyarakat mempertanyakan peran Kepala Desa dalam penyaluran BLT DD ketika tak kunjung ada kejelasan dalam kasus dugaan korupsi.
"Kalau hanya Bendahara yang jadi tersangka lalu bagaimana dengan Kadesnya," tanya dia saat berorasi.
Masyarakat berharap, Kejari Sampang terus menyapu bersih oknum-oknum mafia bansos. Pasalnya, oknum itu dengan rasa tega mengambil hak-nya warga.
"Dua tahun sejak dilaporkan baru satu orang (Bendahar) jadi tersangka, masyarakat berharap Kepala Desa dijadikan tersangka juga atas kasus dugaan tindak pidana korupsi BLT DD," ungkapnya.
Ia menambahkan, di tengah proses penanganan hukum yang dilakukan Kejari Sampang, tersangka eks Bendahara Desa dengan didampingi Kades mengembalikan uang bantuan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan.
"Jadi kami berharap ada pengembangan tersangka, jangan sampai Kejari takut diintervensi oleh pihak-pihak tertentu sehingga kasus berhenti begitu saja," tegasnya.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sampang, Satrio, menyampaikan bahwa kasus akan berjalan sebagaimana prosedur yang berlaku. Oleh sebab itu para demonstran harus bersabar.
"Untuk menetapkan tersangka dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini semua butuh SOP, kami tidak mau dzalim. Jika nanti ada indikasi yang bersangkutan (eks Kades), sabar semua ada strateginya," katanya.
Satrio menegaskan selama ini tidak pernah diintervensi oleh siapapun, apalagi di tengah menangani perkara tersebut.
"Percayalah kepada kami dalam kasus tidak ada satupun pihak yang mengintervensi, setelah ada penetapan tersangka pasti akan tersangka baru akan segera muncul dan itu pasti akan kami umumkan," pungkasnya. (tam/mar)
