29 PWNU saat menggelar pertemuan di Jakarta untuk menyepakati penolakan AHWA. (foto: BANGSAONLINE)
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang menolak sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk pemilihan Rais Am dalam Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang pada 1-5 Agustus mendatang semakin bertambah. Kalau selama ini 27 PWNU dari 33 PWNU seluruh Indoensia yang secara resmi membuat surat pernyataan menolak AHWA, kini bertambah menjadi 29 PWNU yang secara tegas menolak AHWA.
Sikap pernyataan menolak AHWA itu disepakati PWNU pada Jumat sore (24/7/2015) di Jakarta setelah mencermati sikap panitia Muktamar yang menurut mereka semakin tak menghargai keberadaan PCNU dan PWNU. Para Rais dan Ketua PWNU itu memberi contoh soal pemaksaan formulir AHWA yang harus diisi peserta Muktamar saat registrasi. ”Ini jelas kejahatan dan kriminalisasi terhadap organisasi NU,” tegas Rais Syuriah Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr KH Jamaluddin Mariajang dalam pertemuan PWNU seluruh Indonesia tersebut. (Baca juga: (Baca juga: Rais Syuriah PCNU Jember: Formulir AHWA untuk Menjebak Peserta Muktamar)
Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan
Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 14.00 siang tadi itu, para PWNU juga mengungkap keterlibatan Ansor dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di berbagai daerah. Semula intervensi PKB itu diungkap Dr Muhammad Adnan, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah. Menurut dia, pengurus PKB di daerahnya berusaha untuk mempengaruhi PCNU-PCNU agar memilih KHA Mustofa Bisri (Gus Mus) sebagai Rais Am dan KH Dr Said Aqil Siroj sebagai ketua Umum PBNU. (Baca juga: PWNU Sulteng: Panitia Muktamar Paksakan Formulir AHWA saat Registrasi Akibat Panik)
Pantikan Muhammad Adnan yang mantan Ketua PWNU Jateng dua periode itu kemudian diikuti PWNU yang lain. Katib Syuriah PWNU Kalimantan Barat (Kalbar) H Asy’ari, SAg mengaku didatangi para petinggi PKB dari Jakarta. “Semula mereka tanya dalam Muktamar nanti akan pilih siapa,” kata Asy’ari di hadapan para PWNU se-Indonesia sembari menyebut nama-nama petinggi PKB yang telah mendatangi dirinya.
Ia kemudian bercerita bagaimana PKB berusaha mempengaruhi pengurus NU baik di tingkat cabang (PCNU) maupun wilayah (PWNU) agar memilih Gus Mus dan Said Aqil Siroj. Padahal, kata Asy’ari, PWNU sudah sepakat mendukung KHA Hasyim Muzadi sebagai Rais Am dan KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) sebagai Ketua Umum PBNU.
Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU
Dari laporan berbagai PWNU itu, peserta pertemuan PWNU akhirnya sepakat membuat surat pernyataan bersama untuk mengingatkan PKB agar tak terlibat terlalu jauh dalam Muktamar NU. Para PWNU itu menyepakati tiga poin untuk mengingatkan PKB:
Pertama, tidak etis secara politis maupun perjuangan PKB sebagai partai yang lahir dari NU mengatur NU. Seharusnya NU yang mengatur PKB, atau hubungan timbal balik.
Kedua, kalau intervensi PKB diteruskan justru akan merugikan PKB sendiri dalam pengumpulan suara, karena mencederai psikopolitis warga NU.
Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?
Ketiga, selama ini PKB hanya mengeksploitasi NU, belum memberi manfaat optimal kepada NU.
Mereka yang sepakat mempertegas menolak AHWA dan mengingatkan PKB, antara lain: PWNU Jawa Tengah (Jateng), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Utara (Kaltara), Bali, Banten, Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Lampung, Kepulauan Riau (Kepri), Maluku Utara, Sulawesi Barat (Sulbar), Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Riau, Maluku, Papua Barat, Gorontalo, Babel, Bengkulu dan beberapa PWNU lain. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
