Inilah Tata Cara Penggunaan Dana Desa

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Sampai saat ini belum ada pemerintahan desa yang membuat laporan penggunaan dana desa untuk pencairan tahap I. Pihak Kementerian Keuangan menyebutkan, tanpa adanya laporan penggunaan dana desa tahap I, pencairan untuk tahap II dan III tidak akan dilakukan.

Disebutkan oleh Kasubdit Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kementerian Keuangan Anwar Syahdat, pemerintah pusat sudah melakukan transfer dana desa tahap I ke setiap APBD. Sedangkan untuk transfer tahap selanjutnya, baru akan dilakukan jika pemerintahan desa sudah membuat laporan atas penggunaan dana tersebut.

"Sudah ada permenkeu tentang cara pelaporan dana tersebut yang dibuat secara sederhana. Petunjuk di dalamnya agar digunakan, " ujarnya saat Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Pendopo Lokatantra Lamongan, Kamis (13/8) yang dihadiri Kades dan Camat se-Kabupaten Lamongan.

"Petunjuk dalam Permenkeu itu penting untuk diikuti. Karena saya tidak bisa membayangkan jika ada 10 persen saja dari jumlah Kades di Indonesia yang berurusan hukum karena penggunaan dana desa," ungkapnya. Itu berarti, lanjutnya, akan akan ada setidaknya 4 ribu Kades yang berurusan dengan hukum.

Selain itu, Anwar Syahdat menyebutkan jika sampai terjadi dana desa tidak bisa dibelanjakan dan sisa anggaran itu mencapai lebih dari 30 persen, maka dana desa di tahun berikutnya akan di potong sejumlah sisanya tersebut. "Asumsinya, itu berarti desa tidak membutuhkan dana tersebut," jelasnya.

Namun Anwar Syahdat juga menyebutkan jika tidak akan pukul rata untuk kebijakan pemotongan anggaran di tahun berikutnya itu. Pihak kemenkeu tentunya akan secara bijak melihat dulu, alasan desa tidak menggunakan anggaran yang sudah disiapkan.

Klik Berita Selanjutnya