Ketua DPRD Gresik Minta TAPD Tak Sodorkan Draft KUA PPAS yang Belum Rampung Secara Internal

GRESIK,BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir meminta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkab Gresik tak menyodorkan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas bersama DPRD jika belum matang secara internal.

Ia mencontohkan KUA PPAS 2025 yang hingga sekarang belum dilakukan finalisasi hingga menjelang masuk pertengahan November 2024.

"Ini sejarah, KUA PPAS 2025 hingga mau masuk pertengahan bulan November belum dilakukan finalisasi karena adanya program dan anggaran (pembiayaan) yang belum klir," ucap Syahrul kepada BANGSAONLINE, Rabu (13/11/2024).

Menurut Syahrul, eksekutif bisa mengirimkan draft KUA PPAS itu jika sudah rampung di internal, sehingga DPRD tinggal meneruskan pembahasan dan membetulkan jika ada yang kurang pas.

"Tapi faktanya tidak, justru kami (DPRD) yang disuruh berfikir untuk program eksekutif yang akan diajukan untuk 2025. Seharusnya kan sudah klir di internal eksekutif baru diajukan ke DPRD untuk pembahasan," ungkap anggota Fraksi PKB ini.

Baca Juga: BKPSDM Gresik Launching Aplikasi Gapura

Syahrul lantas menyembutkan sejumlah program yang diusulkan masuk prioritas. DPRD justru malah yang berfikir keras program-program prioritas apa yang reaslistis untuk dikerjakan pada 2025 dengan didukung fiskal APBD.

"Eksekutif justru tak bisa memaparkan ke kami (DPRD) program prioritas di 2025 itu yang riil harus dikerjakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu apa saja," cetusnya.

Lebih lanjut Syahrul menjelaskan, sebelum TAPD Pemkab Gresik sodorkan draft KUA PPAS, seharusnya melakukan finalisasi lebih dulu dengan masing-masing OPD pengusul program beserta alokasi anggarannya.

Lalu, dari sekian program yang diajukan OPD, harus diseleksi mana saja yang menjadi prioritas dan harus dikawal dengan anggaran. Supaya program itu bisa terwujud dan dirasakan oleh masyarakat.

"Makanya, saat ini kami meminta TAPD mengklirkan dulu program-program yang akan diajukan di 2025 dan dukungan anggaranya, terlebih program prioritas, baru kita lakukan finalisasi," pintanya.

Syahrul menambahkan, sejauh ini Pemkab Gresik berharap bahwa APBD 2025 mendatang tidak terjadi defisit, tidak terjadi rasionalisasi (pemotongan) karena efesiensi dan bebas dari utang bank untuk menutup kebutuhan pembiayaan (belanja).

"Saya kira 3 keinginan itu bisa terpenuhi jika pendapatan daerah (PD) lebih besar dari belanja," pungkasnya. (hud/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News