Budi Supriyanto, Anggota Komisi X DPR dari Golkar, saat dimintai keterangan oleh media setelah diperiksa KPK. foto: republika
Sementara itu, terkait usulan Ketua DPR untuk mengevaluasi fungsi Banggar, Lucius mengaku setuju, Namun demikian, dia menyayangkan jika evaluasi melupakan momentum untuk mengoreksi kekurangan.
"Saya tidak terlalu yakin DPR sekarang melakukan perubahan termasuk kewenangan Banggar untuk tujuan memperkuat peran dan fungsi dengan meminimalisir peluang tindakan korupsi yang dilakukan DPR," ucap Lucius.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku prihatin atas adanya salah satu anggota DPR yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dan suap pengamanan proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Fadli berharap, tidak ada lagi anggota DPR yang menjadi tersangka dalam kasus yang menjerat anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti itu atau di kasus lain.
"Saya kira ini sudah menjadi keprihatinan yang mendalam, bahwa ada anggota DPR diduga terlibat tindak pidana korupsi semoga tak terulang lagi," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Maret 2016.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengungkapkan, KPK bisa berlaku adil alias tidak tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Tidak hanya mengusut di legislatif, tapi semua lembaga yudikatif, eksekutif, termasuk laporan BPK, agar jangan tebang pilih dalam mengusut kasus. Jangan satu diangkat, satu dilindungi, enggak boleh tebang pilih," tuturnya. (sin/sta)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
