Ini Syarat PNS yang Mau Berpoligami

SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Sumenep akhir-akhir ini diramaikan perbincangan adanya oknum PNS yang menikah di bawah tangan. Padahal PNS tidak boleh sembarangan menikah lagi jika sudah berkeluarga, termasuk juga tidak bisa serta merta mengkhiri pernikah yang dijalani. Ada peraturan yang mengikat PNS agar tidak mudah poligami dan menceraikan keluarga, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebenarnya PNS bisa poligami, asal memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam PP itu. Apa saja syaratnya?

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumenep, Titik Suryati, mengurai syarat yang harus dipenuhi oleh PNS yang kebelet menikah lagi. Di antaranya adalah mendapatkan izin dari istri pertama, termasuk juga memiliki alasan logis tentang keinginan berpoligaminya.

“Kalau tidak ada izin dari istri pertama, ya tidak bisa menikah lagi,” ujarnya, Sabtu (5/3).

Menurut Titik, PNS boleh meminta izin menikah lagi kepada istri pertama. Tetapi yang perlu diingat adalah sang istri sudah tidak bisa menunaikan kewajibannya. Misalnya, istri menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau tidak memiliki keturunan lebih dari 10 tahun.

Jika persyaratan itu sudah terpenuhi, lanjut Titik, maka PNS bersangkutan boleh mengajukan menikah lagi dengan mengirimkan surat resmi pada pembina kepegawaian yang dalam hal ini adalah bupati. Tidak jika tidak terpenuhi persyaratan, PNS tidak boleh mengajukan menikah lagi.

Meski persyaratan itu sudah terpenuhi, kata Titik, pengajuan poligami tidak langsung disetujui. Tetapi masih akan dilakukan kroscek ke bawah, apakah alasan pengajuan menikah lagi itu benar adanya atau justru akal-akalan belaka.

“Yang jelas, siapa pun sebagai abdi negara boleh menikah lagi. Tapi ya itu tadi, ada prosedurnya,” tandas Titik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News