Mahasiswa saat berberorasi di depan kantor Disdik Sumenep. foto: rahmatullah/ BANGSAONLINE
Dia menambahkan, mark-up data siswa juga menjadi rahasia umum di tingkat SMA/SMK swasta. Tapi rupanya hal itu terkesan dibiarkan, sehingga berpengaruh terhadap segala kebutuhan biaya operasional sekolah tersebut. Karenanya, dia mendesak, Disdik segera turun tangan menyelesaika tiga persoalan itu.
“Sekali lagi kami tegaskan, kami akan menempuh jalur hukum jika persoalan ini tidak segera diselesaikan,” tandas Syauqi.
Sementara Sekretaris Disdik Kabupaten Sumenep, Kadarisman, membantah dugaan pemotongan DAK untuk 3 lembaga sekolah itu. Dia memastikan tidak ada satu pun pegawai Disdik yang memotong DAK. Tapi jika berkaitan dengan teknis komunikasi tentang bantuan itu, sepenuhnya menjadi menjadi tanggung jawab sekolah. “Yang jelas, memang harus melalui prosedur yang benar,” ungkapnya.
Dia juga berjanji akan melakukan kroscek ke bawah untuk mengetahui kebenaran informasi itu. Jika ditemukan ada oknum yang diduga melakukan pemotongan dan ada bukti kuat, maka akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.
Terkait dana BSM, bagi Kadar, tidak mungkin jika tidak sampai langsung ke tangan penerima, sebab teknis penyaluran bantuan tersebut langsung dicairkan ke rekening penerima, sehingga potensi tidak sampai ke penerima sangat tipis.
Soal mark-up data, Kadar mengatakan, sepenuhnya juga menjadi tanggung jawab sekolah, karena yang melakukan entri data siswa bukan dinas, melainkan sekolah sendiri. Jika di kemudian hari diketahui data siswa termark-up, maka sekolah yang telah melakukan pembohongan publik. Posisi dinas hanya sebagai pengarah dan pengendali. “Ke depan kita akan maksimalkan kroscek apakah entri data sesuai dengan siswa atau tidak,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
