Anggota Komisi B DPRD Jatim, Noer Soetjipto.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Langkanya keberadaan pupuk saat musim tanam tiba, sangat dirasaksan oleh petani. Kalaupun ada, harganya sangat mencekik dan rata-rata dikuasai para pemodal besar alias tengkulak. Padahal sebelumnya penjualan pupuk diserahkan ke Koperasi Unit Desa (KUD) yang notabene sangat membantu para petani.
Untuk itu, pada momentum Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 Juli, Komisi B DPRD Jatim mendorong pemerintah mengembalikan fungsi KUD. Selain menjual pupuk juga nenyediakan pinjaman dana untuk petani.
Baca Juga: Pertama di Kota Batu, Pemkot Launching Koperasi Multi Pihak Kreatif
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Noer Soetjipto menegaskan keberadaan KUD adalah cikal bakal koperasi untuk petani di Indonesia, yang sejak berdirinya sangat diperlukan dan manfaatnya sangat dirasakan oleh para petani. KUD waktu itu selain menjual pupuk, juga menampung semua hasil panen petani sehingga dapat mengurangi kerugian yang dialami petani. Jika musim tanam banyak para tengkulak berkeliaran ke desa-desa merayu petani agar pinjam uang ke para operator tengkulak gabah.
"Petani seringkali bergantung pada tengkulak karena bisa menyiapkan dana segar tanpa rumit. Mereka membuat perjanjian uang yang dipinjam tidak perlu dibayar tunai saat panen, tetapi minta bayar dengan gabah. Inilah jerat tengkulak pada petani," tandas politisi Partai Gerindra itu, Kamis (13/7).
Noer Soetjipto menambahkan, sejak munculnya KUD, para petani tertolong dari jeratan tengkulak yang sistemik. Sebab KUD dapat modal dari pemerintah untuk meminjami kebutuhan pembelian sarana produksi (Saprodi). KUD juga menampung segala panen petani dan bisa menjadi penyambung antara Dolog dan petani pupuk dengan pabrik, jadi sangat menguntungkan petani.
Baca Juga: Deklarasi Relasi Jamur, Ketua Dekopinwil: Jangan Sampai Jatim Dipimpin Selain Khofifah
"Kami berharap pemerintah melalui Hari Koperasi ini bisa mempertimbangkan untuk menghidupkan KUD kembali. Karena itu, gudang-gudang KUD yang mangkrak bisa diperbaiki kembali untuk difungsikan seperti era tahun 1980, saat Indonesia bisa swasembada pangan," imbuh politisi berlatar akademisi tersebut.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B yang lain, Subianto. Menurutnya, selama ini pendapatan petani tak kunjung ada perbaikan, meski pemerintah khususnya Pemprov Jatim sudah banyak membantu seperti pemenuhan bibit, pupuk, ongkos angkut hingga pinjaman dana. Namun hal itu tidak dapat mendongkrak pendapatan petani, terbukti Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah. Karenanya di momentum Hari Koperasi Nasional ini, pihaknya berharap KUD dihidupkan kembali karena keberadaannya sangat membantu petani.
"Sebagai wakil rakyat saya harus bertanggungjawab untuk membantu para petani yang sekarang ini pendapatan memprihatinkan akibat perilaku para tengkulak," pungkas politisi Demokrat ini. (mdr)
Baca Juga: Di Acara Gebyar Koperasi dan UMKM, Wakil Wali Kota Pasuruan Ungkap Efek Bagi Perekonomian
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
