Puti Guntur saat foto bersama para pengemudi ojek online.
“Dengan program pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri, kami berdua ingin anak-anak pelajar kita terjamin hak-hak pendidikan mereka,” kata Puti.
Ia menyampaikan, kewenangan pemerintah provinsi adalah mengelola SMA dan SMK. Ini diatur oleh UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan pemerintah kota dan kabupaten, diberi mandat mengelola urusan pendidikan di level pra-sekolah, TK, SD dan SMP.
“Maka dengan kewenengan yang diberikan undang-undang, kami berkomitmen untuk menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK Negeri,” kata Puti.
Mantan anggota DPR RI selama 2 periode itu ternyata menjadi pelanggan setia trasportasi online. Ini jika dirinya tidak ada sopir yang mengantar pergi.
“Saya juga pengguna setia, karena sangat terbantukan sekali dengan adanya ojek online. Kalau tidak ada sopir, saya suka naik Gojek atau Grab. Khususnya untuk aplikasi go food," terang Puti.
Ia menilai, angkutan pengemudi online telah menjadi trend konsumsi masyarakat, menyusul perkembangan teknologi komunikasi. “Tetapi, pengemudi angkutan konvensional juga harus dilindungi. Kuncinya, terletak pada kepastian hokum,” kata Puti.
Ia menginginkan, ke depan, Pemprov Jawa Timur membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat untuk melahirkan payung hukum bagi pengemudi online. “Sehingga pengemudi tradisional, entah itu roda empat atau ojek tradisional, dapat memperoleh jaminan kehidupan pula,” kata Puti. (ian/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
