Tak Ada Pengaduan Soal Proyek JIIPE ke DPRD Gresik

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik akhirnya menyikapi persoalan yang muncul belakangan ini terkait proyek kawasan Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE) di Kecamatan Manyar.

Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menegaskan sejauh ini lembaga wakil rakyat yang ia pimpin belum bisa menindaklanjuti permasalahan yang muncul dan dikeluhkan warga. Sebab sampai saat ini beluum ada pengaduan dari masyarakat Manyar atau masyarakat yang terkena dampak.

Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp 180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas

Bahkan, meskipun Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kota (Forkot) telah menggelar aksi demo di kawasan JIIPE, baru-baru ini.

Menurut Nurhamim, sejauh ini DPRD baru sebatas menerima ajakan sharing dari pihak LSM Forkot dengan mengundang diskusi publik soal kemaslahatan proyek JIIPE kepada masyarakat. "Waktu itu, saya mendelegasikan Pak Nasihan (Komisi I) untuk menghadiri diskusi tersebut," terang Ketua Golkar Gresik ini, Jumat (2/8).

Sementara Anggota Komisi I Nasihan mengakui bahwa dalam diskusi publik soal kawasan JIIPE banyak muncul sumber persoalan. Di antaranya terkait adanya warga yang belum menerima ganti rugi atas pembebesan lahan miliknya yang terkena proyek JIIPE. "Ada warga yang lahannya digarap dan lepas (kena proyek JIIPE), tapi belum dibayar," ungkap Nasihan.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

Terkait hal ini, Nasihan telah meminta kepada korban agar melapor ke pihak berwajib. "Dilaporkan saja. Komisi I siap melakukan pendampingan," ujar politikus Gerindra ini.

Persoalan lain yang muncul, tambah Nasihan, terkait ketenagakerjaan. Sejauh ini keberadaan kawasan JIIPE belum banyak bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja. "Padahal, keberadaan JIIPE diharapkan mampu menyerap hingga ratusan ribu tenaga kerja, sehingga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Gresik," pungkasnya. (hud/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News