Dr. (HC) KH. Afifuddin Muhajir. foto: MMA/BANGSAONLINE.COM
Menurut kitab kuning, tutur Kiai Afif lagi, rakyat wajib menaati pemerintah dalam keadaan suka maupun duka sepanjang apa yang diperintahkan bukan perkara maksiat yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. “Namun rakyat diperintah untuk kritis kepada pemerintah dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang ma'ruf sehingga tidak menimbulkan kemunkaran yang lain,” katanya.
Kitab kuning juga mengajarkan saling menghargai perbedaan satu sama lain karena perbedaan merupakan fitrah kemanusiaan.
Seperti diberitakan BANGSAONLINE.com, Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo akan mewajibkan anggota Polri mengikuti kajian kitab kuning. Gagasan ini ia sampaikan untuk menangkal berkembangnya teroris.
Menurut Listyo, kebijakan mewajibkan anggota Polri mengikuti kajian kitab kuning itu sudah pernah ia praktikkan ketika menjabat Kapolda Banten. “Seperti di Banten, saya pernah sampaikan anggota wajib untuk belajar kitab kuning,” tegas Komjen Listyo Sigit Prabowo Listyo ketika uji kelayakan dan kepatutan di hadapan DPR RI, Rabu (20/1/2021).
Listyo menuturkan bahwa ide ini mendapat masukan dari para kiai atau ulama di Banten. “Saya yakini bahwa apa yang disampaikan ulama itu benar adanya. Maka dari itu, kami akan lanjutkan,” tegas Listyo yang kini menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. (mma)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
