Dr KH Malik Madani.
“Saat itu ketua-ketua PCNU, PWNU atau delegasi yang tak setor anggota AHWA sesuai pesanan panitia tak boleh masuk arena Muktamar. Sampai saya bersitegang dengan petugas registrasi dan pendaftaran di Alun-Alun Jombang,” kata Kiai Malik Madani.
“Jadi AHWA yang diterapkan di Muktamar NU Alun-Alun Jombang itu AHWA abal-abal,” tegas Kiai Malik Madani.
Karena itu ia minta agar AHWA yang diterapkan dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung nanti harus berlangsung secara transparan. Artinya, nama-nama calon anggota AHWA harus diusulkan secara terbuka, tidak ditentukan oleh kasak-kusuk panitia, agar tak terjadi lagi manipulasi seperti dalam Muktamar NU di Alun-Alun Jombang.
“Masak nama Kiai Hasyim Muzadi yang dalam Muktamar NU di Alun-Alun Jombang menjadi calon rais aam tak muncul sama sekali,” katanya sembari mengatakan bahwa itu tak masuk akal.
Sementara BANGSAONLINE.com mendapat informasi bahwa beberapa pihak mulai membentuk tim pemantau untuk mengantisipasi kecurangan dan riswah. Bahkan mereka siap-siap melaporkan kecurangan itu secara hukum pidana.
“Jadi nanti akan ada laporan kecurangan dan penyalahgunaan adiministrasi. Datanya kan gampang. Misalnya, PCNU tertentu sudah menyetor nama-nama calon anggota AHWA tapi umpamanya oleh oknum panitia tidak ditampilkan atau dihilangkan, padahal kopinya ada,” katanya.
KPK juga dikabarkan mulai bergerak. “Ada dugaan ada tekanan dan uang negara disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memobilisasi dukungan,” katanya.
Apa datanya sudah ada? “Sudah-sudah,” tegas sumber itu yang mengaku kedatangan petugas KPK. (mma)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
