Umi Salamah, Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK). foto: MUJI HARJITA/ BANGSAONLINE
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Komisi I DPRD Kabupaten Kediri menggelar RDP (rapat dengar pendapat) dengan Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) dan perkumpulan difabel lainnya di Kabupaten Kediri, Rabu (19/1).
Dalam RDP tersebut, dewan minta masukan kepada PDKK dan perkumpulan difabel terkait Perda Perlindungan Disabilitas yang akan dibahas wakil rakyat.
BACA JUGA:
- Paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Fraksi NasDem tak Sampaikan PU atas LKPJ, ini Alasannya
- Pj Wali Kota Kediri Ingatkan soal Cita-cita saat Hadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional
- Penyandang Disabilitas dari Kediri ini Buat Ukiran Kayu, Pemasarannya Tembus Luar Daerah
- Menjadikan Kabupaten Kediri Inklusi, Mas Dhito Serap Saran Penyandang Disabilitas
Umi Salamah, Ketua PDKK mengatakan bahwa para penyandang disabilitas sangat berharap ada perhatian dari pemerintah.
"Harapan kami, raperda perlindungan disabilitas segera masuk dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Kediri. Ada 14 item yang perlu dibahas, tapi tadi baru 8 item yang didiskusikan," terangnya, Rabu (19/1).
Menurut Umi, setelah ini, pihaknya akan terus mengawal pembahasan raperda perlindungan disabilitas sampai disahkan menjadi perda.
"Di Kabupaten Kediri ada sekitar 4.500 penyandang disabilitas, tapi belum semua menjadi anggota PDKK. Ke depan, kami akan terus menyosialisasikan keberadaan PDKK kepada para penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri, agar mereka mau menjadi anggota PDKK," tukasnya.
Sementara Slamet Turmudi, Plt Kepala Dinsos Kabupaten Kediri, dalam RDP tersebut menyatakan raperda perlindungan disabilitas ini untuk menindaklanjuti UU penyandang disabilitas yang telah ada sejak tahun 2016.
"Kami ucapkan terima kasih atas masukan dari kawan-kawan penyandang disabilitas yang tergabung dalam PDKK maupun Gergatin Kabupaten Kediri. Bila raperda perlindungan disabilitas ini disahkan, maka kami akan banyak ruang untuk mengakomodir permasalahan sosial, termasuk membantu teman-teman disabilitas," ujar Slamet.
Ia berharap, ke depan semua penyandang disabilitas bisa masuk ke perkumpulan disabilitas, agar pemerintah lebih mudah untuk memonitor. "Karena disabilitas itu adalah masyarakat berkebutuhan khusus di mana negara hadir di dalamnya," tuturnya.
Lutfi Mahmudiono, Wakil Komisi I DPRD Kabupaten Kediri yang memimpin RDP, mengatakan RDP ini adalah salah satu proses persiapan untuk pembahasan raperda perlindungan disabilitas di Kabupaten Kediri.
"Kami menggelar rapat dengar pendapat ini, setelah kami menerima surat dari Ketua PDKK, Mbak Umi Salamah. Mbak Umi mengajukan surat ke DPRD untuk meminta waktu supaya bisa melakukan audiensi dan hari ini telah kita fasilitasi koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dari para kepala dinas terkait," kata pria yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kediri itu.
Dalam RDP ini, beberapa kepala dinas terkait juga menyatakan dukungan terhadap pembahasan raperda perlindungan disabilitas. (uji/rev)
