Ruslan, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan.
"Kita menyadari alokasi anggaran tahun 2021-2022 di Kabupaten Pasuruan banyak terserap di penanganan Covid-19. Sehingga dampaknya, alokasi anggaran lain harus menyesuaian. Maka, kami komisi III menyarankan kepada dinas terkait segara selakukan mengajukan tambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.
"Ini (perawatan PJU) adalah kewajiban pemerintah, utamanya di titik yang minim penerangan agar tidak membahayakan pengguna jalan. Untuk plafon besaran anggaran sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD," tambahnya.
Terpisah Kepala Dinas Perhubungan Agoes Hari Wibawa yang dikonfirmasi BANGSAONLINE.com mengakui perbaikan lampu jalan yang rusak tidak bisa maksimal karena terkendala kemampuan anggaran.
"Anggaran perawatan PJU yang kita miliki memang ada Rp2 miliar untuk perawatan lampu di 24 kecamatan di 361 desa. Tapi kemungkinan besar anggaran tersebut tidak cukup untuk 12 bulan," akuinya.
Dengan anggaran yang minim tersebut, perawatan PJU yang dilakukan oleh dishub adalah dengan meerapkan skala prioritas terhadap lampu yang mengalami kerusakan. Meski, tidak bisa merata di seluruh Kabupaten Pasuruan.
"Kami berharap usulan tambahan anggaran di P-APBD nanti bisa terrealisasi agar penerangan lampu PJU bisa maksimal," pungkasnya. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
