LBH Malang Minta Kepala Daerah Tindak Tegas Rentenir Berkedok Koperasi

KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Maraknya rentenir berkedok koperasi di Malang Raya, termasuk di Kota Batu, mendapat perhatian serius tim advokad Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang. Mereka meminta kepala daerah menindak tegas aksi rentenir berkedok koperasi tersebut.

"Koperasi itu seharusnya bisa menjadi bagian dari upaya bagaimana menjamin kesejahteraan itu merata. Tetapi ternyata fakta di lapangan sekarang banyak sekali rentenir yang justru berpraktik sebagaimana layaknya koperasi. Bahkan, ironisnya lebih galak dari bank. Sehingga efeknya koperasi-koperasi itu tak ubahnya sama dengan rentenir," ujar Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., advokat publik LBH Malang saat mendampingi Rusdi, asal Kota Batu yang menjadi korban rentenir berkedok koperasi, Minggu (3/5).

Ia berharap negara turut hadir dan memberikan jaminan kepada tiap-tiap warga negara, dengan memastikan aturan-aturan terkait dengan koperasi itu berjalan dengan benar dan efektif.

"Jadi, kalau negara diam tidak melakukan upaya apa pun yang kira-kira bisa menjamin koperasi itu berjalan dengan baik dan benar, ya saya kira negara menjadi salah. Itu point dasarnya, kenapa kami berkeinginan agar koperasi itu berjalan dengan baik dan negara harusnya dapat menjamin koperasi itu berjalan dengan baik pula. Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang," jelasnya.

Hal senada ditegaskan Andi Rachmanto, S.H., Ketua LBH Malang. "Sudah seharusnya Pemerintah hadir terkait permasalahan ini. Seperti yang terjadi di Lumajang, bahkan Bupatinya sampai turun tangan langsung menindak tegas koperasi yang bertindak layaknya perbankan, bahkan rentenir. Kalau di daerah lain bisa, kenapa Malang Raya tidak," terangnya sembari mengungkapkan telah banyak pengaduan masyarakat terkait perkara ini yang masuk ke LBH Malang.

Sementara itu, Rusdi nasabah salah satu koperasi yang ada di Kota Batu mengaku, dirinya diperlakukan secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak koperasi.

"Terus terang kami sangat berharap agar koperasi itu benar-benar melakukan sesuai dengan asas-asas koperasi. Jadi, semua kebijakan yang diambil dari koperasi tersebut adalah dari anggota untuk anggota. Supaya koperasi itu tidak melakukan tindakan yang semaunya," kata dia.

Ia pun menceritakan pengalamannya di koperasi tersebut. Bahwa aset miliknya yang dijaminkan, tiba-tiba langsung dimasukkan lelang oleh pihak koperasi, gara-gara terlambat membayar angsuran.

Menurutnya, koperasi tersebut tidak melakukan rapat anggota terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Bahkan hingga sampai saat ini, ia mengaku belum tercatat sebagai anggota koperasi itu.

"Karena ketidaktahuan kami sebagai orang awam, maka kami melakukan pinjaman di koperasi tersebut. Ternyata kami sekarang malah menjadi korban dan tragisnya lagi aset kami sudah dilelang, bahkan sudah berpindah ke tangan orang lain," ungkapnya.

Memang, lanjut Rusdi, saat itu salah satu manajer koperasi sempat memberitahukan bahwa koperasi akan melelang asetnya tersebut.

"Saya mau melelang, siapa yang bisa melarang saya kalau saya mau melelang?," kata Rusdi menirukan manajer koperasi tersebut.

Kini, ia berharap kepada kepala daerah dan dinas terkait agar menindak tegas koperasi dimaksud. "Kami ini hanyalah masyarakat kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Harapan kami kepada pemerintah Kota Batu, tolong kami selaku nasabah dan selaku masyarakat kecil ini dilindungi hak kami. Kami memang berutang, kami juga ingin membayar dan menyelesaikan utang kami. Dan aset kami juga segera dikembali ke tangan kami," pintanya penuh harap. (asa/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News