"Selain itu, kami juga berharap pihak kepolisian tidak akan mempermasalahkan perizinan, utamanya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena Undang-Undang Pusat Penelitian Lingkungan Hidup CK 11/2020 menegaskan bahwa UMKM harus dibantu amdal dan UPL/UKL," harapnya.
Akademisi Universitas Airlangga Surabaya, Radian Salman mengatakan bahwa dua hal ini memang secara teknis berbeda dan tidak bertemu. UU Lingkungan Hidup memiliki semangat bahwa kualitas lingkungan hidup adalah hak asasi. Sementara pertumbuhan ekonomi juga harus diutamakan melalui kemudahan berinvestasi.
"Sehingga perlu unsur pembinaan. Penanganan penegakan hukum dan sanksi pidana adalah cara terakhir setelah upaya pembinaan administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi pengadilan arbitrase, dan penegakan hukum pun sebagai jalan terakhir masih dengan tahapan teguran tertulis beberapa kali, sanksi administratif, pembekuan izin, penyegelan sementara dan penutupan. Baru kemudian jika masih berulang akan dikenakan pidana," tegasnya.
