Ratusan Warga Madura Luruk Pemkot Surabaya Minta Pos Penyekatan dan Swab Massal Dibubarkan

Sementara Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo menegaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Madura. Ia menyampaikan supaya jangan ada keributan di Balai Kota Surabaya.

Di hadapan para pendemo, Wali Kota Eri memastikan bahwa Pemkot Surabaya dalam hal penyekatan tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Pemkab Bangkalan. Ia menjelaskan bahwa Pemkab Bangkalan memiliki keterbatasan tenaga kesehatan (nakes), lalu berkirim surat meminta bantuan tenaga tersebut.

"Saya mendapat dua surat, yang satu dari Pemprov Jatim, satunya dari Pemkab Bangkalan. Kedua surat berisi permohonan bantuan tenaga swab. Insyaallah sudah disampaikan ke Provinsi dan Gubernur," jelas Eri.

Eri menambahan bahwa penyekatan di Jembatan Suramadu bukanlah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Ia memastikan bahwa pihak Pemkot Surabaya hanya menjalankan apa yang diinstruksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur.

"Jadi, saya dan Bupati Bangkalan sama-sama menjalankan tugas yang diinstruksikan oleh Forkopimda Jatim. Sekali lagi, penyekatan itu bukan keputusan saya, kita hanya menjalankan tugas," kata Wali Kota Eri saat menemui massa aksi di depan Balai Kota Surabaya.

Terkait tuntutan para pendemo soal penghentian penyekatan dalam rangka swab, Eri menegaskan bahwa hal itu bukan kewenangan Pemkot Surabaya maupun Pemkab Bangkalan. "Penyekatan untuk swab bukan kebijakan Wali Kota dan Bupati Bangkalan. Ini kami hanya menunggu perintah satgas Covid-19 Jatim dan Danrem," tegasnya.

Oleh karena itu, apabila para pendemo menuntut untuk penghentian penyekatan dan tes di Suramadu, maka dia pun memastikan akan disampaikan langsung kepada Gubernur Jatim setelah menemui massa aksi. “Aspirasi teman-teman akan saya sampaikan langsung kepada Ibu Gubernur habis ini, nanti kita akan menunggu arahan dari Forkopimda Jatim seperti apa,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa para pendemo juga keberatan kalau di-swab setiap hari. Makanya, saat menemui massa aksi dia juga menjelaskan bahwa saat ini sudah ada kebijakan tentang Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi pelintas Suramadu dan Pelabuhan Kamal. Apabila warga sudah mengantongi itu dari Bangkalan, maka dia memastikan tidak akan dites lagi di Surabaya.

"Jadi, kalau sudah ada SIKM yang berlakunya 7 hari itu, di Surabaya sudah bebas, kita lepaskan. Nah, kebijakan SIKM ini juga merupakan hasil rapat Forkopimda Jatim," ujarnya.

Seusai mendengarkan penjelasan dari Wali Kota Eri, massa aksipun terlihat legowo dan menerima. Bahkan, mereka terlihat membubarkan diri dengan tertib diiringi dengan shalawatan. Sejumlah massa aksi pun sempat menyampaikan pujian kepada Wali Kota Eri karena sudah menemui mereka dan sudah bersedia menyampaikan aspirasinya. (dra/ana/ian)