Cabup Nisa Minta Pilkada Mojokerto Ditunda, Anggap Keputusan KPU Tidak Sah

Terpisah, akar perkara dicoretnya paslon Nisa-Syah oleh KPU Kabupaten Mojokerto terletak pada surat rekomendasi atau dukungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Farid. Dukungan yang digunakan Nisa-Syah dianggap palsu.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP, Kabupaten Mojokerto kubu Djan Farid, Lukman Ali mengaku tidak tahu menahu mengenai keabsahan surat dari DPP PPP tersebut. "Saya tidak ikut mengurusnya, katanya sudah ada anggota tim sukses Nisa-Syah yang mengurusnya sampai ke DPP PPP," ungkapnya, Senin (16/11) dikutip dari beritajatim.com.

Masih kata Lukman, sebagai pengurus di tingkat DPC, ia dan Ketua DPC PPP setempat hanya mengkonsolidasikan struktur di cabang atau kabupaten. Menurutnya, di DPC PPP sudah menyatakan bulat mendukung Nisa-Syah, begitu juga DPW PPP Jawa Timur. Bahkan ketika surat rekom DPP PPP itu dikabarkan palsu atau tidak sah, Lukmah sempat kaget.

"Saya berupaya mengklarifikasinya ke pengurus DPP PPP dengan saya menawarkan ke Bu Nisa apakah saya yang menanyakannya ke Jakarta terkait dugaan rekom palsu tersebut tapi beliau menjawab sudah ada wakil Bu Nisa (Arifudinsjah) yang dipercaya untuk mengurusnya,” bebernya.

Terpisah, Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji menyebut Pilkada Kabupaten Mojokerto rawan konflik. Namun demikian, Kapolda mengaku sudah menyiapkan strategi khusus sebagai langkah antisipasi.

"Memang, Pilkada Mojokerto rawan konflik. Namun kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Untuk strategi seperti apa yang kami lakukan, tidak bisa diungkapkan ke publik. Itu rahasia," kata Kapolda saat melakukan kunjungan kerja ke Polres Jombang, Senin (16/11).

Dia mengatakan, pengamanan Pilkada serentak menjadi prioritas. Namun lagi-lagi, ketika ditanya titik mana saja yang rawan konflik, Kapolda enggan membeber data tersebut ke publik. "Daerah yang rawan konflik tidak bisa kita beber ke publik," katanya menegaskan.

Dia hanya mengungkapkan bahwa pada prinsipnya semua daerah yang melaksanakan Pilkada dimonitor. Hanya saja, ada daerah tertentu yang mendapat pengawasan secara khusus. "Semisal Pilkada Mojokerto mendapat pantauan khusus," ujar Kapolda yang didampingi Kapolres Jombang AKBP Sudjarwoko.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kapolda bertemu dengan ratusan anggota Polres Jombang. Tidak jarang, orang nomor satu di jajaran Polda Jatim itu melemparkan guyonan segar kepada hadirin. Hadir pula dalam forum itu, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Ketua DPRD Joko Triono. (dtc/bjt/rev)