BERI BANTUAN: Ketua TP PKK Sidoarjo Sa'adah Ahmad Muhdlor saat mengunjungi UPTD ABK, Rabu (10/11/2021). foto: ist.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sidoarjo menaruh perhatian lebih terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).
Perhatian itu ditunjukkan dalam kunjungan ke Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) ABK Sidoarjo, di Jalan Pahlawan, Sidoarjo, Rabu (10/11).
Ketua TP PKK Sa'adah Ahmad Muhdlor menyemangati para guru pendamping khusus dan siswa di sana.
Dalam kesempatan tersebut, Sa’adah turut didampingi anggota PKK, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo Tirto Adi, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono, dan Kepala UPTD ABK Nanik Sumarviati.
Di kesempatan ini, Nanik menjelaskan, UPTD ABK saat ini melayani terapi 269 ABK. Sekitar 170 ABK masuk daftar tunggu terapi. Sedangkan antrean asesmen dari tahun 2019 sampai saat ini mencapai 216 ABK. Baru terlayani 45. Sedangkan antrean mencapai 171.
Untuk pembelajaran di tengah pandemi ini, ia mengatakan selain pembelajaran tatap muka juga masih dilakukan pembelajaran melalui daring. "Layanan terapi tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan ketat," cetusnya.
Sa'adah Ahmad Muhdlor mengapresiasi layanan terapi ABK di sana. Sasha, panggilannya, juga menyempatkan berkeliling melihat sejumlah fasilitas di ruang belajar.
Dia juga menyampaikan bahwa TP PKK Sidoarjo ingin menerbitkan kartu identitas khusus bagi ABK.
"PKK ingin menerbitkan itu. Kartu khusus ABK. Ke depan ketika ada kesulitan ABK mengakses fasilitas publik, ada perlakuan khusus. Ditunjukkan dengan kartu tersebut," jelas istri dari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhldor itu.
Inspirasi tersebut diperolehnya saat bertemu dengan wali murid ABK yang mengikuti vaksinasi Covid-19 di Pendapa Delta Wibawa beberapa saat lalu.
Bahwa ABK harus mendapatkan perlakuan khusus. "Minimal saat mengakses fasilitas umum. Ada kemudahan, perlakuan khusus," tegasnya.
Dia mengungkapkan, rencana penerbitan kartu identitas ABK itu akan diusulkan terlebih dahulu pada Ketua TP PKK Pusat. "Kita ingin mendengar arahan bagaimana baiknya. Perlu berkoordinasi dengan siapa saja," jelasnya.
Nantinya, kartu tersebut akan diterbitkan melalui sekolah luar biasa dan sekolah penyandang pendidikan inklusif. "Karena sekolah punya datanya. Penerbitan kartu lebih terarah," terangnya.
Lebih lanjut, kata Sasha, TP PKK juga akan lebih fokus meningkatkan kualitas sumber daya guru pendamping khusus. Bagaimana guru pendamping khusus, mendapat pelatihan paling update dan bagaimana mendidik ABK di sekolah masing-masing. (sta/rev)
