Terkait ada kekhawatiran dana desa akan diselewengkan untuk dana pemilihan kepala daerah, Menteri kelahiran Pati, Jawa Tengah ini menegaskan, pihaknya sudah mengidentifikasi daerah mana saja yang akan menyelenggarakan pilkada.
"Sudah kita identifikasi, maka tidak boleh dana desa itu dijadikan alat politik terutama untuk pilkada. Itu dilarang keras," jelasnya.
Ditambahkan, sudah ada petugas pengawasan dana desa. Selain sekitar 12 ribu orang eks fasilitator PNPM mandiri pedesaan, juga ada pendamping desa.
"Pengawasannya tentu kita punya fasilitator yang sudah kita luncurkan kurang lebih 12.000 orang eks-PNPM. Sebentar lagi ada pendamping desa yang kita luncurkan. Maka melalui mereka itu lah pengawasannya kita lakukan," ujarnya.
Terkait penyaluran dana desa di Jawa Timur, Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, penyerapan dana desa di Jatim cukup tingi. Pada tahap pertama sudah tersalurkan 100 persen. Sedangkan tahap kedua, sudah tersalurkan sekitar 90%.
"Penyerapan dana desa di Jawa Timur relatif tinggi," ujar Marwan. Dia menambahkan dana desa secara nasional pada 2016 naik sekitar dua kali lipat dari Rp 20,7 triliun menjadi Rp47 triliun. (nis/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
