Mahasiswa PMII demo di depan pintu kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Kamis (26/12).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis PMII Cabang Bangkalan menggelar aksi demo di depan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, Kamis (26/12).
Mereka menyerukan agar Kepala Disdik Bambang Budi Mustika mundur dari jabatannya, lantaran dinilai tidak tanggap dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Bangkalan. Di antaranya, lamban dalam mengatasi ambruknya sekolah yang ada di beberapa wilayah Bangkalan.
BACA JUGA:
- BPK Jatim Temukan 6 OPD Bangkalan Lakukan Peyimpangan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana
- Disdik Bangkalan Terima Aduan Sekolah yang Disatroni Oknum Ngaku Wartawan Bahas Larangan Study Tour
- Berkas Hasil Asesmen 5 OPD Bangkalan Ditolak Kemendagri, ini Tanggapan Pj Bupati
- Gelar Aksi, FKMG Minta Disdik Bangkalan Selesaikan Persoalan Pendidikan di Kecamatan Geger
PMII juga mempertanyakan peran korwil Disdik di setiap kecamatan yang tidak optimal, serta kebijakan obyektif tentang KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan prosedur penerimaan beasiswa.
Para aktivis PMII ini ditemui langsung oleh Bambang Budi Mustika. Di hadapan para mahasiswa, Bambang menjelaskan tidak ditanganinya sekolah yang ambruk karena terbentur regulasi yang ada.
"Bukan kami biarkan, tapi karena kondisi tanah sejumlah sekolah masih milik masyarakat, dan belum bisa kami beli. Salah satunya di SDN Serabi Timur. Tapi alhamdulillah di akhir tahun ini sudah kami atasi," ungkapnya.
Perihal tuntutan mahasiswa tentang pengoptimalan korwil, Bambang mengaku pihaknya telah melaksanakan koordinasi dengan korwil sebulan dua kali. "Dal hal ini, saya berperan sebagai pelayan dari korwil, korwil melayani kepala sekolah, kepala sekolah melayani guru-guru, sedangkan guru melayani murid di balik perannya," jelasnya.
Terkait masalah KIP, ia menilai banyak masyarakat salah paham akan bantuan ini. Ia menjelaskan, KIP tidak bisa dicairkan jika pemilik kartu KIP tidak mendaftarkan peserta didiknya melalui dapodik sekolah.
"Banyak, masyarakat desa yang belum paham memang, padahal sudah kita sosialisasi dan koordinasi dengan korwil dan harus disampaikan ke kepala sekolah. Jadi semuanya sudah kami lakukan, hanya saja masyarakat masih belum paham," kata Bambang.
Karena itu, ia menganggap ada miskomunikasi sehingga menjadi penyebab adanya aksi demo di kantornya. Ia mengklaim, semua kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan sistem yang ada.
Meski demikian, ia berterima kasih atas koreksi dari PMII. Dalam kesempatan ini, Bambang juga mengatakan pihaknya akan meluncurkan sistem berbasis online berupa e-BOS dan e-absen untuk memaksimalkan kinerja guru di tahun 2020. (ida/uzi/ian)
