Para pimpinan sidang Komisi Rekomendasi Kongres III Pergunu di Gedung Pascasarjana Insitut KH Abdul Chalim Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Sabtu (28/5/2022). Foto: MMA/ BANGSAONLINE.com
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) memasuki hari kedua. Agendanya sidang komisi dan pemilihan Ketua Umum Pergunu periode 2022 - 2027.
Pantauan BANGSAONLINE.com di lokasi, sejak pagi pukul 08.00, Sabtu (28/5/2022), peserta Kongres Pergunu memasuki sidang komisi yang terdiri dari tiga komisi.
BACA JUGA:
- Ajarkan Pencegahan Korupsi Sejak Dini, Pj Wali Kota Kediri Launching Kantin Kejujuran Aku Bangga
- Sowan Kiai Asep, Ketua PKS Jatim Sempat Bahas Pilkada Jatim dan Mojokerto
- Kenapa Khofifah Pilih Gandeng Emil dalam Pilgub 2024? Ini Bocoran dari Kiai Asep
- Sekolah Islam Integrasi Hira Malaysia Kunjungi Amanatul Ummah, Kiai Asep Doakan dengan Khusu'
Pertama, Komisi A yang membahas tentang organisasi. Kedua, Komisi B yang membidangi program kerja. Ketiga, Komisi C yang membahas tentang rekomendasi.
Yang menarik, komisi rekomendasi yang bertempat di Gedung Pascasarjana Institut Kiai Abdul Chalim lantai tiga berlangsung panas. Peserta silih berganti mengacungkan tangan. Ada yang protes pimpinan sidang, ada juga yang berdebat soal materi atau redaksi rekomendasi.
Ada juga peserta yang usul agar para guru non-PNS terlibat politik praktis agar bisa ikut menentukan kebijakan di daerahnya masing-masing.
Suasana makin panas ketika membahas soal korupsi. Ada yang usul agar presiden berperan aktif mendorong penegak hukum - terutama KPK dan Kejaksaan Agung - untuk lebih serius memberantas korupsi.
“Agar presiden dalam mengangkat penegak hukum seperti Kejagung benar-benar orang yang serius memberantas korupsi,” kata salah seorang peserta.
Namun usulan ini dipotong oleh peserta lain. Ia minta redaksionalnya tidak spesifik kepada presiden, tapi pakai istilah pemerintah agar mencakup eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Meski demikian, semua peserta sepakat bahwa Pergunu mendukung pemberantasan korupsi tanpa diskriminasi dan pandang bulu.
Peserta Komisi C juga membahas soal LGBT dan penghapusan kata madrasah dari UU Sisdiknas. Dua poin ini akan menjadi rekomendasi utama karena sudah ditekankan oleh Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA saat menyampaikan pidato sambutan pada acara pembukaan Kongres III Pergunu yang dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paransa, Juma (27/5/2022).
Menurut Kiai Asep, PBNU harus tegas menentang LGBT. "Kalau PBNU tidak tegas, Pergunu yang akan tegas," kata Kiai Asep yang pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto Jawa Timur.
Kiai Asep lalu mengutip pernyataan KH Anwar Iskandar (Gus War) yang mengatakan bahwa LGBT lebih rendah dari binatang.
"Karena tak ada sapi yang yang LGBT," ujarnya disambut tawa peserta kongres. Maksudnya, tak ada sapi betina atau binatang yang tertarik sesama betinanya atau sejenisnya. Begitu juga tak ada sapi jantan tertarik pada sesama sapi jantan.
Gus War yang disebut Kiai Asep itu kini menjabat Wakil Ketua Umum PBNU.
Gara-gara perdebatan terus memanas, komisi rekomendasi ini molor hingga 30 menit.
"Karena peserta terlalu bersemangat, akhirnya molor 30 menit," kata pimpinan sidang.
Sidang komisi rekomendasi ini dipimpin Ketua PW Pergunu Kalimantan Barat Jasmin Haris, Ketua PW Pergunu Jawa Tengah Muhammad Faujin, dan yang lain. Sedang pesertanya terdiri dari Pergunu Papua, Ambon, Jawa Timur, NTB, Bali, Kalimantan Tengah, Jambi dan lainnya.
Hingga berita ini ditulis sidang komisi yang lain masih berlangsung. (tim).
